AS Kembali Beri Sanksi terhadap China, Kali Ini atas Kemanusiaan Muslim Uighur

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi pada pejabat China berpangkat tinggi yang diperkirakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur. Langkah ini akan menjadi langkah yang kesekian kali. Langkah yang akan meningkatkan ketegangan antara AS dan China.

Melansir Reuters, Jumat, 10 Juli, AS memasukkan Sekretaris Partai Komunis wilayah Xinjiang, Chen Quanguo, anggota Politbiro China yang kuat, dan tiga pejabat lainnya ke daftar hitam. Tindakan yang sangat dinanti-nantikan itu menyusul berbulan-bulan permusuhan AS terhadap China atas penanganan China terhadap wabah COVID-19 dan cengkeramannya yang semakin ketat di Hong Kong.

Sanksi juga dijatuhkan pada Zhu Hailun, mantan wakil sekretaris partai dan wakil sekretaris badan legislatif regional saat ini, Kongres Rakyat Xinjiang; Wang Mingshan, direktur dan sekretaris Partai Komunis Biro Keamanan Umum Xinjiang; dan mantan pejabat keamanan Huo Liujun.

Chen Quanguo diketahui menandatangani sebuah kebijakan dengan cepat setelah mengambil posisi teratas di Xinjiang pada 2016. Saat itu terdapat aksi massa "anti-teror" di kota-kota terbesar di Xinjiang yang melibatkan puluhan ribu pasukan paramiliter dan polisi. Chen dianggap sebagai pejabat senior yang bertanggung jawab atas penumpasan keamanan di Xinjiang.

Kata seorang otoritas AS, daftar hitam itu bukan lelucon. "Tidak hanya dalam hal pengaruh simbolis dan reputasi, tetapi hal itu memiliki arti nyata pada kemampuan seseorang untuk bergerak di seluruh dunia dan melakukan bisnis."

Kedutaan China di AS sejauh ini bemul menanggapi hal tersebut. Pihak China hingga kini membantah penganiayaan terhadap Muslim Uighur. Mereka mengatakan bahwa kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk memerangi ekstremisme.

Sanksi itu dijatuhkan di bawah Global Magnitsky Act, yang memungkinkan pemerintah AS untuk menargetkan pelanggar hak asasi manusia di seluruh dunia. Mereka akan memblokir semua hal yang berhubungan dengan orang-orang yang terkait dengan sanksi. 

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, AS juga melarang Chen, Zhu, Wang dan keluarga dekat mereka, serta pejabat Partai Komunis China lainnya yang tidak disebutkan namanya melakukan perjalanan ke AS. Kelompok Kongres Uighur Dunia menyambut baik langkah itu dan menyerukan agar Uni Eropa dan negara-negara lain mengikutinya.

Senator Republik AS Marco Rubio, yang mensponsori undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump terkait Muslim Uighur, mengatakan bahwa langkah itu "sudah lama tertunda".

"Sudah terlalu lama, para pejabat China tidak dimintai pertanggungjawaban karena melakukan kekejaman yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Rubio.

The Associated Press melaporkan bulan lalu bahwa China berusaha memangkas tingkat kelahiran di kalangan warga Uighur. Mereka melakukan pengendalian kelahiran secara paksa. Pemerintah China mengecam laporan itu dan menyatakan semua keterangannya adalah kepalsuan.

Beberapa waktu lalu, terlepas dari komentar keras publik Trump tentang China, mantan penasihat keamanan nasional John Bolton mengatakan bahwa Trump mendukung Presiden China Xi melanjutkan pembangunan kamp-kamp tahanan di Xinjiang. Trump juga diketahui meminta bantuan Xi Jinping untuk memenangkan Pemilu AS pada November. Namun Trump beralasan menunda sanksi yang lebih keras terhadap China atas hak asasi manusia Uighur karena kekhawatiran langkah-langkah seperti itu akan mengganggu negosiasi perdagangan dengan China.