Ongkos untuk Ambil Bansos di Kalsel Lebih Besar, Ini Arahan Risma ke Pemda

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Bank Himbara dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil inisiatif untuk jemput bola bagi penerima bantuan sosial (bansos). Tujuannya agar bantuan segera bisa diterima.

"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 15 September.

Sebab, proses penyaluran bansos di daerah itu menghadapi tantangan geografis. Di kawasan tersebut, secara umum adalah dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.

Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu sampaiRp600 ribu.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Risma.

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Risma memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM.

Dalam jangka panjang, Risma akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan, dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," kata Risma.

Dalam pertemuan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Risma, persoalan penyaluran bansos sekitar belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi pada penyaluran KPM PKH maupun BPNT.

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," kata dia.

Risma meminta pihak bank, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.