Dasco: Daripada Saling Lempar Tanggung Jawab soal Kebocoran Data, Lebih Baik Duduk Bersama Mencari Solusi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai sudah waktunya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan menjadi UU.

Hal ini lantaran masalah kebocoran data di sejumlah instansi pemerintah selalu terjadi berulang bahkan kasusnya berurutan.

Terakhir, yang paling menghebohkan adalah kebocoran data Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik itu nomor induk kependudukan (NIK) di website Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sertifikat vaksin Jokowi.

"Saat ini, sedang digodok di DPR, antara DPR dan pemerintah dengan diskusi-diskusi yang panjang dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) yang memang begitu banyak. Mudah-mudahan bisa segera ada titik temu yang nanti bisa menghasilkan UU bagi rakyat dan bagi kita semua," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 September.

Soal instansi pemerintah yang hanya menghapus data pribadi pejabat negara, Dasco menuturkan, pihaknya akan mempertanyakannya dalam rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada waktu dekat ini. DPR juga akan menanyakan mengenai solusi kebocoran ini.

"Nanti kita akan sampaikan pada Kominfo pada rapat Komisi I yang akan berlangsung dalam waktu dekat, bagaimana solusinya dan tindak lanjutnya," kata Dasco.

BACA JUGA:

| BERITA
Legislator PAN Desak Pemerintah Percepat Pengesahan RUU PDP dengan DPR
06 September 2021, 14:02
| BERITA
Pengamat Keamanan Siber Minta Peristiwa Kebocoran Sertifikat Vaksin Jokowi Dijadikan Pembelajaran
05 September 2021, 04:55
| BERITA
Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Selesaikan RUU PDP: Kalau Data Pribadi Presiden Bisa Bocor, Apalagi Warga Biasa
03 September 2021, 21:01
| TEKNOLOGI
Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kemenkominfo Awasi Keseriusan Seluruh Pengelola dan Wali Data
03 September 2021, 19:15
| BERITA
Data Jokowi Bocor, Sufmi Dasco Ingatkan Pengesahan RUU PDP
03 September 2021, 17:31

Kendati demikian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta agar jangan mencari kambing hitam dalam kasus kebocoran data ini. Terlebih tuding menuding kementerian/lembaga (K/L).

Pasalnya, kata Dasco, semua Kementerian/Lembaga memegang data untuk kepentingannya masing-masing. Sehingga menurutnya, akan lebih baik jika mencari solusinya bersama-sama.

"Kemendagri pegang data, karena berkaitan pemilu. Kemenkes juga pegang data berkaitan dengan kesehatan, BPJS juga pegang. Jadi kita kalau saling lempar mengenai tanggung jawab dari mana datanya bocor enggak abis-abisnya. Lebih baik kemudian kita sama-sama duduk mencari solusinya," demikian Dasco.

Tag: dpr keamanan siber sufmi dasco ahmad keamanan data

Tag Terpopuler

#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki laki

Populer

KLH Siapkan Peraturan Terkait Pemanfaatan Metana Limbah Sawit

| BERITA

Dasco: Daripada Saling Lempar Tanggung Jawab soal Kebocoran Data, Lebih Baik Duduk Bersama Mencari Solusi

BACA JUGA:

Legislator PAN Desak Pemerintah Percepat Pengesahan RUU PDP dengan DPR

Pengamat Keamanan Siber Minta Peristiwa Kebocoran Sertifikat Vaksin Jokowi Dijadikan Pembelajaran

Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Selesaikan RUU PDP: Kalau Data Pribadi Presiden Bisa Bocor, Apalagi Warga Biasa

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kemenkominfo Awasi Keseriusan Seluruh Pengelola dan Wali Data

Data Jokowi Bocor, Sufmi Dasco Ingatkan Pengesahan RUU PDP

Tag Terpopuler

Populer

KLH Siapkan Peraturan Terkait Pemanfaatan Metana Limbah Sawit

Isu Pelecehan Seksual Kandidat Menhan Kabinet Trump, Diduga Paksa Wanita 'Ngamar' di Hotel

Kelompok Teroris Daesh Tembaki Penganut Sufi di Afghanistan, 10 Orang Tewas

Viral Pengamen Paksa Minta Uang ke Turis Asing di Angkot Bogor, Petugas Gelar Penertiban

BMKG Perkirakan Puncak Musim Hujan di Pulau Jawa-Sumatera November 2024-Februari 2025