Bagikan:

JAKARTA - Warganet baru saja dihebohkan dengan bocornya Sertifikat Vaksin COVID-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang diduga diakses menggunakan NIK yang telah beredar di internet, melalui aplikasi PeduliLindungi.

 

Menurut Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya mengatakan peristiwa kebocoran data tersebut patut dijadikan pembelajaran oleh pihak yang bertanggung jawab.

 

Sebab kata Alfons, NIK dan data kependudukan Indonesia memang sudah sangat banyak yang mengalami kebocoran, dan tidak sedikit masyarakat yang menderita karena hal itu.

 

"Justru momen kebocoran data Presiden kita baik untuk dijadikan pelajaran. Kalau data masyarakat umum yang bocor respons biasanya lambat. Bahkan ada yang berusaha menyangkal datanya bocor dengan berbagai macam dalih," ungkap Alfons kepada VOI, Jumat, 3 September.

 

Dijelaskan Alfons, hal ini dipicu oleh PeduliLindungi yang memaksakan keinginan untuk menggunakan data kependudukan, sementara peretasan pun rentan terjadi.

 

"PeduliLindungi ngotot menggunakan data kependudukan yang notabene sudah banyak sekali bocor sebagai kredensial mengecek Sertifikat Vaksin," ujar Alfons.

BACA JUGA:

 

Meski demikian, Alfons mengakui memang dengan memanfaatkan NIK akses ke PeduliLindungi cukup mudah, namun ia mengingatkan itu tidak sebanding dengan keamanan yang didapatkan masyarakat Indonesia.

 

"Tetapi ingat keamanan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi kalau gampang dan nyaman, akan cenderung tidak aman," tegas Alfons.

 

Hal itu terbukti dari NIK Jokowi yang bocor, dan bisa digunakan untuk mengakses informasi kartu Vaksin Presiden di aplikasi PeduliLindungi.

 

Terakhir, Alfons pun berharap pemerintah dapat terus bertanggungjawab terhadap data penduduk Indonesia, dan memastikan keamanannya dengan perlindungan ganda. Misalnya saja untuk sistem verifikasi, dapat menggunakan teknologi pengenalan wajah ataupun kredensial khusus.