Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan situasi politik di Tanah Air saat ini dalam keadaan kondusif. Kalaupun ada perdebatan, menurutnya, itu adalah hal yang biasa.

"Situasi politik kita secara umum sekarang ini baik, kondusif. Bahwa ada perdebatan itu justru kemajuan dari situasi politik kita," kata Mahfud dalam keterangan videonya kepada wartawan, Kamis, 19 Agustus.

Ia menyebut di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, semua pihak harus berupaya bersama menanggulanginya. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengingatkan masyarakat tak boleh kehilangan aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan bersama.

"Kita tidak boleh kehilangan kreativitas dan aktivitas yang memang diperlukan di dalam kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, dan bernegara," tegasnya.

Mahfud juga bersyukur peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 pada Selasa, 17 Agustus kemarin telah berjalan dengan baik dan penuh hikmah. "Terutama misalnya dalam rangka membangun kesehatan dan pembangunan ekonomi," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyinggung perihal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua yang akan digelar pada Oktober mendatang.

Dia mengatakan jajaran panitia penyelenggara dua acara ini sudah dibentuk dan siap untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, venue tempat perlombaan digelar juga secara umum sudah selesai dikerjakan.

"Pemerintah dan seluruh jajaran panita yang dibentuk oleh pemerintah baik ditingkat pusat, dan daerah sudah siap untuk penyelenggaraan PON dengan prinsip mari kita sehat melalui PON dan Peparnas. Tetapi juga jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan," ujar Mahfud.

Selanjutnya, Mahfud meyakini masalah teknis pelaksanaan PON dan Perparnas bakal selesai sebelum 20 September mendatang sehingga acara dapat lancar digelar.

Apalagi, Kementerian Olahraga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian. "Mari kita dukung semuanya, membangun situasi yang kondusif, baik dari sudut politik, hukum, dan keamananan," pungkasnya.