Mahfud MD: Banyak Kepala Daerah Sepakat Pilkada Tak Diundur

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim, banyak kepala daerah setuju Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember meski pagebluk COVID-19 masih terjadi.

"Kalau kepala daerah berdasarkan monitor kami, hampir seluruhnya setuju. Ya, ada 1, 2 (yang tidak setuju) lah, biasa. Tapi kalau dilihat persentasenya lebih dari 2/3 bersemangat untuk segera dilaksanakan," kata Mahfud dalam keterangannya, Kamis, 11 Juni.

Dia sadar, pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pagebluk menjadi kontroversi di masyarakat. Namun, hal ini dianggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja.

Karenanya, Mahfud meminta semua pihak berpikir positif mengenai penyelenggaraan pilkada ini.

"Kalau semuanya berpikiran baik, menurut saya, pada akhirnya tidak akan menimbulkan konflik," tegasnya.

Mahfud MD menjelaskan, pemilihan kepala daerah ini tidak mungkin ditunda dengan alasan pagebluk. Sebab, tidak ada yang bisa memastikan berakhirnya pagebluk COVID-19 ini.

"Kalau menunggu kapan corona selesai juga tidak ada yang tahu kapan selesainya," ungkap dia.

Dia menambahkan, pelaksanaan pilkada pada 9 Desember telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara yang independen, DPR RI, dan pemerintah.

Lagipula, pilkada perlu segera dilaksanakan untuk menjaga agar pemerintahan di daerah tetap bisa bekerja secara efektif. 

"Kalau ditunda terus kapan selesainya, itu kan pemerintahan nanti Plt (Pelaksana tugas) semua. Kalau Plt semua, tidak bisa mengambil langkah tertentu yang sangat diperlukan oleh pemerintahan sehari-hari," tegasnya.

"Oleh sebab itu, tanggal 9 Desember nanti, akan diselenggarakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama," imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menjelaskan alasan pemerintah tak akan mengundur Pilkada ini. Menurut dia, pilkada harus tetap berjalan meski ada pagebluk COVID-19. Apalagi, negara lain yang tahun ini menjalankan pemilu, tetap melaksanakannya. 

"Kalau spekulasinya tahun depan yang belum tentu COVID-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan. Kalau lihat, 60 negara di dunia semua on schedule. Amerika, November ini melaksanakan pemilu lebih besar dari kita. Semua on schedule. Jerman, Prancis, juga melaksanakan," tegas Tito beberapa waktu lalu.

Untuk melancarkan pelaksanaan pilkada serentak ini, Tito memerintahkan kepala daerah di 270 daerah segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. 

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan. Berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," kata Tito.

Dia mengingatkan, pelaksanaan pilkada dan pencairan naskah tersebut tak dipersulit dengan politik transaksional. Sebab, walau hanya berskala lokal namun Pilkada 2020 di 270 daerah ini menjadi pilkada serentak terbesar yang pernah ada.

"Jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara negara dari rekan-rekan kepala daerah. Tolong ini, sekali lagi, politik memang iya, politik lokal. Tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," tegasnya.

Mantan Kapolri ini mengatakan, pelaksanaan tahapan pilkada yang tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni. Sementara, pelaksanaan pencoblosannya dilaksanakan pada 9 Desember.

Karenanya, Tito meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu mempertimbangkan durasi kampanye agar tahapan pilkada lainnya juga bisa dimajukan. 

Pemangkasan waktu kampanye ini, sambung dia, bisa digunakan untuk sosialisasi maupun perbaruan data pemilih yang ikut dalam pilkada tersebut.