Viral Biaya Kremasi Jakarta Sentuh Rp48-65 Juta, Polri Turun Tangan dan Mulai Pemeriksaan

JAKARTA - Polri turun tangan menyelidiki informasi yang berkembang soal kenaikan biaya kremasi di masa pandemi COVID-19. Diduga biaya kremasi melonjak akibat ulah para oknum tak bertanggungjawab.

"Iya, (informasi biaya kremasi) sedang lidik," ucap Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Juli.

Dalam proses penyelidikan, tim sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa pihak. Hanya saja, karena masa pandemi dan adanya aturan PPKM Darurat yang membatasi mobilitas sehingga proses pemeriksaan sedikit terkendala.

"Sedang jalan mengundang klarifikasi, kan situasi PPKM ada tenggang waktu. Sabar ya," kata Agus.

Di sisi lain, Agus juga meminta kepada siapa pun yang mengalami kenaikan biaya kremasi di masa pandemi untuk melapor. Sehingga, pelaporan itu akan menjadi informasi penting penyelidikan.

"Silakan (melaporkan) karena informasi sangat kita perlukan," tandas Komjen Agus.

Munculnya kabar biaya kremasi yang melonjak tinggi bermula saat pengakuan seorang warga viral di media sosial. Dia berkeluh kesah sulitnya mencari layanan kremasi jenazah COVID-19 yang sesuai, hingga diperas membayar harga tinggi. Pengakuan warga ini mengindikasikan ibu kota krisis dalam pengkremasian jenazah positif virus corona.

Masalah ini terkuak dari sebuah pesan berantai disampaikan seorang warga Jakarta Barat yang mengaku bernama Martin.

Pada Senin, 12 Juli, Martin menyebut ibunya meninggal dalam kondisi positif COVID-19. Ia ditawarkan bantuan dari seorang yang mengaku petugas Dinas Pemakaman (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota) untuk mengkremasi dengan biaya Rp48 juta.

Martin terkejut. Sebab, 6 minggu lalu kakaknya meninggal dan dikremasi dengan biaya tidak sampai Rp10 juta. Lalu, 2 minggu berikutnya kerabatnya meninggal dan dikremasi dengan biaya Rp24 juta. "Bagaimana harga bisa meroket begini tinggi dalam waktu singkat?" tulis Martin dalam pengakuannya.

Martin kembali mencari pihak pelayanan kremasi lainnya. Ada pihak krematorium di pinggiran kota dengan harga mencapai Rp65 juta. Melihat kondisi ini, Martin meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan menyelesaikan kecurangan yang dilakukan penyedia krematorium.

"Bila kebetulan Pak Anies turut membaca curhatan saya, sebagai warga DKI ingin saya sampaikan permohonan agar bapak selaku Gubernur DKI, baiknya segera menindak tegas bila ada aparat pemakamannya yang berubah fungsi menjadi calo mencari keuntungan. Mereka bekerja sama dengan petugas jenazah di RS dan staf krematorium yang punya hak mengatur slot," tuturnya.