Otoritas Shanghai Terbitkan Rancangan Aturan Perlindungan Data Kendaraan Pintar
Data dari mobil listrik juga menjadi bagian dari upaya China terkait pembenahan kebijakannya terhadap privasi dan keamanan data. (Wikimedia Commons/Michael Movchin/Felix Müller)

Bagikan:

JAKARTA - Otoritas Kota Shanghai telah mengeluarkan rancangan peraturan untuk melindungi data yang dihasilkan selama pengujian kendaraan pintar, menggarisbawahi kekhawatiran China yang berkembang tentang keamanan data.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Hari Jumat 16 Juli, Komisi Ekonomi dan Teknologi Informasi Shanghai mengatakan, pihaknya akan mengharuskan entitas yang melakukan pengujian dan demonstrasi kendaraan dengan benar menangani akuisisi, pemrosesan, aplikasi dan transmisi data.

Data yang dihasilkan dalam kegiatan pengujian dan demonstrasi juga tidak diizinkan untuk dikirim ke luar negeri, kecuali disetujui oleh otoritas terkait, sebut pernyataan tersebut seraya menambahkan rancangan undang-undang tersebut terbuka untuk konsultasi publik, mengutip Reuters 17 Juli.

"Selain itu, entitas harus mengambil langkah-langkah yang relevan untuk melindungi kerahasiaan data, membentuk sistem perlindungan informasi pribadi dan dilarang melakukan perdagangan ilegal, transfer dan pengungkapan data yang relevan," terang pernyataan tersebut.

Lusinan pembuat mobil, perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi besar di China, mulai dari Didi Global Inc., hingga WeRide dan pemimpin pencarian internet Baidu Inc, mempercepat pekerjaan pada sistem kendaraan self-driving, yang diharapkan secara luas untuk membawa perubahan besar ke industri transportasi.

mobil cerdas
Ilustrasi. (Cameron/Unsplash)

China sedang dalam proses pembenahan kebijakannya terhadap privasi dan keamanan data. Negeri Tirai Bambu sedang menyusun Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi dan akan menerapkan Undang-Undang Keamanan Data paa Bulan September mendatang, yang mengharuskan perusahaan yang memproses 'data penting' untuk melakukan penilaian risiko dan menyerahkan laporan.

Terpisah, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China pada 12 Juli lalu mengeluarkan rancangan rencana aksi, untuk mengembangkan industri keamanan siber negara itu dalam upaya untuk mengatur penyimpanan data, transfer data, dan privasi data pribadi dengan lebih baik.

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China mengatakan, rancangan rencana aksi tiga tahun tersebut seiring dengan perkirakan sektor ini mungkin bernilai lebih dari 250 miliar yuan atau sekitar 38,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2023 mendatang.

Akhir pekan sebelumnya, Administrasi Cyberspace China mengusulkan rancangan aturan yang menyerukan semua perusahaan teknologi kaya data dengan lebih dari 1 juta pengguna, untuk menjalani tinjauan keamanan sebelum mendaftar di luar negeri.

Peraturan itu muncul setelah penyelidikan peraturan dari raksasa ride-hailing China Didi Chuxing karena diduga melanggar undang-undang privasi data.

Diketahui, regulator China mengumumkan penyelidikan terhadap raksasa ride-hailing Didi pada awal Juli, hanya beberapa hari setelah listing di New York, dan kemudian memerintahkan aplikasinya untuk dihapus dari toko aplikasi. Mereka mengutip "pelanggaran serius" hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi pribadi oleh aplikasi Didi.