Pemerintah Kucurkan Rp39,19 Triliun untuk Tambahan Bansos COVID-19 PPKM Darurat

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan menambahkan anggaran bantuan sosial sebesar Rp39,19 triliun bagi warga terdampak pandemi. 

Luhut juga melaporkan adanya kemajuan terkait mobilitas dan aktivitas masyarakat selama penerapan PPKM Darurat. Dia mengingatkan, COVID-19 varian delta tujuh kali lebih menular dibandingkan dengan varian sebelumnya.

Menurutnya, dari hasil monitoring terhadap indikator google traffic dan indeks cahaya malam telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

"Terus terang saja ini memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan ini bisa kita turunkan. Dengan penurunan mobilitas aktifitas masyarakat tidak serta merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus walaupun 3 hari ini terlihat data sudah cukup baik," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu, 17 Juli.

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu menjelaskan, bahwa hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu lebih kurang sampai 14-21 hari untuk kemudian penambahan kasus mulai flat atau rata dan menurun.

"Hal itu terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM Darurat," tegas Luhut. 

Wakil Ketua Komite KCP-PEN itu menuturkan, bukan hal mudah untuk memutuskan PPKM Darurat. Pemerintah harus menghentikan laju penularan varian Delta yang eksponensial atau naik tinggi agar para dokter, perawat, bidan di RS, Puskesmas dan faskes lain bisa menyembuhkan pasien COVID-19.

Namun, di sisi lain dampak ekonomi terhadap rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

"Bukan hal mudah untuk mengatasi kebijakan tersebut. Tapi PPKM perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian Delta," sebutnya.

Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM ini, kata Luhut, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada menterinya untuk memberikan bantuan sosial. 

Pemerintah akan memberikan bansos tambahan dengan anggaran sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan segera dikucurkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.

"Bantuan meliputi, pertama pemberian beras Bulog 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, bansos tunai 10 juta KPM. Ketiga, Pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako," jelas Luhut.

Keempat, lanjutnya, bansos untuk tambahan 5,9 juta KPM usulan daerah.  Kelima, tambahan untuk program kartu prakerja senilai Rp10 triliun. 

Sedangkan keenam, subsidi listrik untuk rumah tangga 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021. 

"Selanjutnya bantuan kuota internet untuk para siswa dan mahasiswa, guru, dosen selama enam bulan dan juga subsidi listrik diperpanjang sampai Desember 2021," katanya.

Selain penambahan bansos, sambung Luhut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp33,2 triliun. Antara lain untuk penambahan biaya perawat pasien COVID-19, insentif nakes, vaksinasi.

Kemudian pembangunan RS lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian 2 juta obat gratis yang sudah dimulai Presiden kemarin untuk yang isoman, OTG dan gejala ringan.

"Jadi pembagian ada yang dari Mensos, TNI, Polri dan elemen lain yang ingin berpartisipasi dan dilakukan secara massif," imbuhnya.

Luhut mengatakan, pemerintah tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini terutama varian Delta hanya dengan menambah tempat tidur, RS, dokter dan perawat. Menurut dia, persiapan sarana-prasarana itu hanya solusi sementara. 

Solusi permanennya, adalah menjalankan protokol kesehatan ketat dan mempercepat program vaksinasi yang presiden perintahkan dan mengecek berkali-kali agar tercipta herd immunity.

"Karena itu saya memohon kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi prokes dan ketentuan selama periode PPKM Darurat serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini," kata Luhut.