Skenario Terburuk yang Harus Diambil Pemerintah jika Kasus COVID-19 Tembus 100 Ribu per Hari
Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Indonesia mencatatkan rekor 54.517 kasus baru COVID-19 pada Rabu, 14 Juli. Tercatat total pasien aktif kini ada sebanyak 443.473 orang.

Penambahan terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan total 12.667 kasus. Disusul oleh Jawa Barat dengan 10.444 kasus baru. Kemudian Jawa Tengah dengan penambahan 7.088 kasus baru.

Atas kasus harian yang semakin melonjak, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen, menilai pemerintah Indonesia harus membuat skenario terburuk (worst fase scenario) apabila kasus harian COVID-19 tembus 100 ribu per hari.

Menurutnya, meluasnya kasus COVID-19 di Indonesia harus disikapi dengan kebijakan strategis, cepat dan terukur. Terlebih saat ini, PPKM Darurat sudah diberlakukan dan rencanannya akan diperpanjang hingga 6 minggu.

Nabil menegaskan, monitoring harian dengan data yang terintegrasi sangat penting. Diantaranya terkait jumlah kasus, kondisi rumah sakit, penanganan isolasi mandiri, penguatan infrastruktur sosial dan fasilitas kesehatan di tingkat desa sekaligus ketahanan pangan.

"Worst case scenario-nya dengan lockdown total di kawasan-kawasan yang zona hitam dan merah, sekaligus menguatkan ketahanan panganan di wilayah masing-masing," ujar Nabil, Kamis, 15 Juli.

 

Selain itu, kata Nabil, peran RT, RW dan pihak desa juga sangat krusial untuk memantau warganya yang membutuhkan bantuan.

Dikatakannya, penguatan ketahanan pangan ini sangat penting, karena pandemi akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Sehingga perlu ada skenario bagaimana menyiapkan stok pangan di secara lokal, di wilayah desa atau kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada. 

"Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan di kawasan masing-masing. Selain itu, fasilitas kesehatan di tingkat desa perlu diperkuat, serta rekrutmen relawan desa bidang kesehatan yang terkoneksi dengan puskesmas dan RS setempat," papar legislator Jawa Tengah itu.

Untuk mendukung penguatan fasilitas kesehatan, sambung Nabil, sebelumnya pemerintah telah melakukan beberapa langkah, yakni dengan menggunakan Asrama Haji sebagai rumah sakit darurat. Di sisi lain, langkah percepatan vaksinasi juga dilakukan untuk membantu penanganan pandemi. 

"Pemerintah juga mencari alternatif lain untuk penggunaan gedung-gedung publik sebagai sarana isolasi mandiri. Kementerian Pertahanan juga telah melakukan langkah-langkah penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian itu untuk rumah sakit darurat," ungkap Nabil.