Minta Pengadaan Oksigen Dipercepat, Luhut: Kita Bermain Dengan Waktu
Menko Luhut Pandjaitan (DOK Setkab)

Bagikan:

JAKARTA - Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Luhut Binsar Pandjaitan meminta penambahan pasokan oksigen untuk pasien COVID-19 ditambah dan dipercepat. Sehingga, oksigen tersebut dapat digunakan untuk masyarakat khususnya pasien yang membutuhkan.

"Kita bermain dengan waktu, kita harus bekerja cepat," kata Luhut saat menggelar rapat koordinasi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis, 8 Juli.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga memaparkan estimasi kebutuhan oksigen kepada para pemangku kebijakan yang hadir dalam rapat. Selain itu, dia meminta mereka untuk tanggap dan bekerja dengan cepat demi keselamatan masyarakat.

Namun, dia tetap menegaskan penambahan dan pengadaan tabung oksigen bagi pasien COVID-19 harus melibatkan banyak pihak dan tetap menaati aturan yang berlaku.

Jangan sampai pengadaan justru bermasalah di kemudian hari meski ada diskresi yang diberikan pada masa darurat ini.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut sudah membuat skenario penanganan COVID-19 selama PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali berlangsung. Nantinya, seluruh hal yang berkaitan dengan pembatasan ini akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui keefektifannya.

"Karena kita enggak tahu kapan selesainya COVID-19 ini," tegasnya.

Mendengar arahan tersebut, para peserta rapat mengaku siap dan mendukung penuh upaya penanganan COVID-19. Termasuk, upaya penambahan dan penyediaan suplai oksigen bagi pasien yang kini tengah di rawat akibat terpapar virus.

Peserta rapat juga siap bekerja lebih cepat dan tanggap sesuai dengan kewenangan maupun tugas dan fungsi pokok mereka dalam penanganan pandemi ini.

Adapun rapat secara virtual tersebut dihadiri enteri Perindustrian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Kesehatan, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Badan Periksa Keuangan (BPK), perwakilan Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero), dan para pemangku kepentingan lainnya.