Anies Buat Enam Antisipasi Jika Kasus Aktif COVID-19 DKI Capai 100 Ribu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (dok Instagram aniesbaswedan)

Bagikan:

JAKARTA - Saat ini, kasus aktif COVID-19 di Ibu Kota mencapai 70.039 orang. Kasus aktif adalah orang yang terkonfirmasi positif dan masih menjalani isolasi atau perawatan.

Per hari ini, jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 4.116 kasus. Kasus baru bertambah 7.680 kasus dan ada 3.522 kasus yang dinyatakan sembuh.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memprediksi kasus aktif akan mencapai 100 ribu dalam sepekan ke depan. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi terbatas bersama pemerintah pusat dalam mempersiapkan PPKM darurat.

"Bila tidak dilakukan pengetatan sebera, maka 100.000 kasus aktif di Jakarta akan tercapai tanggal 8 sampai 13 Juli," kata Anies dalam pemaparannya, dikutip Rabu, 30 Juni.

Karenanya, dalam rencana pengetatan pembatasan mobilitas yang nanti diputuskan pememrintah, Anies menyiapkan enam skenario untuk mengantisipasi 100 ribu kasus aktif.

Pertama, rumah sakit kelas A dikhususkan sepenuhnya untuk ICU COVID-19. Kedua, RSDC Wisma Atlet dikhususkan untuk penanganan pasien dengan gejala sedang-berat.

"Ketiga, rusun diubah menjadi fasilitas isolasi terkendali untuk pasien dengan gejala ringan. Keempat, mengubah stadion indoor dan gedung-gedung konvensi besar menjadi rumah sakit darurat penanganan kasus darurat kritis, diusulkan untuk dalam satu manajemen RSDC Wisma Atlet," ucap Anies.

Kelima, memastikan kebutuhan tenaga kesehatan terpenuhi termasuk penambahan tenaga kesehatan dari luar DKI Jakarta. Keenam, memastikan ketersediaan oksigen, APD, alat kesehatan dan obat-obatan.

Anies juga meminta empat bentuk dukungan penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat ketika PPKM darurat diterapkan. 

Rencananya, pemerintah akan menerapkan PPKM darurat. Penanganan PPKM darurat di Jawa dan Bali dipimpin oleh Menteri Kooridinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Pertama Anies meminta dukungan dari pemerintah pusat terhadap pengetatan mobilitas penduduk. "Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antarwilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi," ucapnya.

Kedua, Anies meminta tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dari pemerintah pusat. Menurutnya, tenaga kesehatan di RS untuk dapat dipenuhi dari mahasiswa dan dosen.

"Tracer profesional lapangan butuh tambahan 2.156 untuk mencapai 15-30 per 100.000 penduduk. Tenaga vaksinator tambahan sejumlah 5.139 orang, yakni nakes 2.050 orang dan nonnakes 3.089 orang," tutur Anies.

Ketiga, kebutuhan regulasi untuk mendukung rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS dan diklaim pembiayaannya.

Keempat, adanya komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin COVID-19.