Sejak Awal, Pemerintah Dinilai Memang Ambigu Atasi COVID-19

JAKARTA -  Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari sudah menduga adanya peningkatan drastis kasus positif COVID-19. Bahkan kata dia, jauh sebelum lebaran, pemerintah sudah diingatkan akan terjadi lonjakan kasus bila tidak ada ketegasan terkait dengan pelaksanaan mudik.

Lucy menyayangkan, pemerintah baru mengambil kebijakan larangan mudik setelah mendekati lebaran. Akhirnya, kebijakan itu tidak sepenuhnya efektif lantaran sesuai informasi dari pemerintah, sebanyak 1,5 juta penduduk juatru lolos melakukan mudik.

Dia menduga, angka tersebut bisa melebihi jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk bisa pergi ke kampung halaman tanpa terdeteksi oleh petugas penyekatan.

"Jadi itu terjadi karena kebijakan larangan mudik tidak diikuti oleh sanksi yang tegas," ujar Lucy, Senin, 21 Juni.

Lucy menilai, tingginya jumlah pemudik lebaran lalu mengindikasikan bahwa larangan mudik dari pemerintah diabaikan begitu saja oleh sebagian besar masyarakat. 

"Mereka tidak lagi mendengarkan larangan dari pemerintahnya. Bahkan banyak diantara pemudik yang menyerobot di beberapa tempat penyekatan," kata Lucy.

Karena itu, lanjut Lucy, tingginya mobilisasi masyarakat membuat penyebaran COVID-19 menjadi tidak terkendali. Bahkan, ada kekhawatiran bila Wisma Atlet dan Rumah Sakit tidak sanggup menampung penderita COVID-19.

"Ada juga kelalaian di tengah masyarakat setelah mendapat vaksinasi COVID-19. Sebagian dari mereka menjadi abai melaksanakan protokol kesehatan," kata legislator Jawa Timur ini.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kata Lucy, pemerintah memang sejak awal sudah ambigu dalam mengatasi COVID-19. Dimana, kebijakannya tidak pernah fokus pada penanganan kesehatan.

"Pemerintah selalu coba mencari keseimbangan penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi. Akibatnya, selalu tarik ulur seperti bermain layang-layang untuk mencapai keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi," terang politikus Demokrat ini.

Karena itu, Lucy mengingatkan pemerintah harus lebih fokus dalam penanganan kesehatan. Ia menilai, anjuran WHO agar Indonesia melaksanakan PSBB diperketat sangat layak dilaksanakan. Sebab, melalui PSBB diharapkan mobilisasi dapat ditekan seminimal mungkin.

"Kalau PSBB dilaksanakan, maka pemerintah minimal harus menyediakan sembako bagi rakyatnya, khususnya masyarakat yang tidak mampu," ujar Lucy.