Bagikan:

JAKARTA - Airlangga Hartarto telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Paripurna VI, Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar.

Posisi tersebut didapat Airlangga tanpa butuh usaha keras. Jalannya memimpin partai beringin semakin mulus setelah pesaingnya, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mundur dari pencalonan. Bamsoet menyatakan pengunduran dirinya setelah bertemu Airlangga, Politikus Senior Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, dan Aburizal Bakrie di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelum pembukaan Munas X digelar.

Sejak mundurnya Bamsoet dalam kontestasi pencalonan ketua umum partai Golkar, pintu aklamasi terbuka lebar untuk Airlangga. Sebab, calon-calon yang tersisa tidak begitu kuat untuk bertarung dengan Airlangga.

Penentuan ketua umum yang seharusnya dijadwalkan hari ini, namun dipercepat dan diputuskan semalam dalam sidang Paripurna VI. Persetujuan pun dilakukan setelah mendengarkan pandangan umum DPD I dan II. Serta Ormas Partai Golkar yang dengan bulat menyatakan dukungannya untuk Airlangga. Ia terpilih kembali dengan aklamasi 100 persen.

Dalam pandangan umum, sebanyak 558 pemegang hak suara menyatakan dukungan kepada Airlangga. Pimpinan sidang yang dipimpin Azis Syamsuddin meminta seluruh peserta Munas segera menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu sebagai Ketum. Kemudian, hal tersebut diamini Sekertaris Pimpinan Sidang Sarmuji.

"Menetapkan keputusan Munas X Golkar tentang Ketua Umum DPP Golkar masa bakti 2019-2024. Pertama mengangkat dan mengesahkan Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2019-2024," kata Sarmuji saat membacakan putusan Munas X Golkar, di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kuningan, Rabu, 4 Desember.

Keputusan selanjutnya, Airlangga juga dinyatakan akan merangkap sebagai ketua formatur tunggal kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024.

"Kedua Ketua Umum DPP Golkar masa bakti 2019-2024 adalah ketum merangkap ketua formatur dengan mandat penuh menyusun persoanlia Golkar masa bakti 2019-2024," tuturnya.

Terpilihnya Airlangga secara aklamasi telah diprediksi sebelumnya. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I mendukung Airlangga. Menurut Ace, dukungan DPD tingkat I biasanya akan diikuti DPD tingkat II.

"Jika pandangan di daerah dan organisasi pendiri Golkar menyatakan dukungan kepada Airlangga, itu yang akan menjadi dasar pada sidang paripurna setelahnya," kata Ace.

Airlangga Hartarto kembali jadi Ketum Golkar (Mery Handayani/VOI)

Tempat untuk Loyalis Bamsoet

Demi mencegah perpecahan di tubuh Golkar, tokoh senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyarankan Airlangga Hartarto memberikan tempat kepada loyalis Bambang Soesatyo. Menurut dia, itu untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan Airlangga akomodatif.

"Sebaiknya memang dikasih tempat, kalau memang mau merangkul. Tapi, tetap saja ukurannya tepat atau tidak. Harus PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) kan tolak ukur seseorang masuk ke kepengurusan," ujar Akbar.

Setelah ditetapkan sebagai ketua umum secata resmi, Airlangga Hartarto mengklaim, komunikasinya dengan Bamsoet berjalan dengan lancar. Dibuktikan melalui pernyataan bersama di hadapan media saat Bamsoet menyatakan mengundurkan diri dari bursa calon ketua umum Golkar.

Soal permintaan agar kubu Bamsoet dirangkul di kepengurusan mendatang, Airlangga berkata, mayoritas kader Golkar yang di barisan pendukung Bamsoet adalah pengurus di DPP Partai Golkar. Ia menilai, tak perlu ada hal khusus yang dilakukan terkait pengunduran diri Bamsoet.

"Mereka itu jadi pengurus tanda tangan saya dua tahun yang lalu, termasuk Pak Bamsoet tanda tangan saya juga. Jadi saya pikir itu tidak menjadi isu lagi, karena mereka adalah pengurus Golkar yang saya rekrut," ujar Airlangga setelah ditetapkan sebagai ketua umum.

Saat ditanya mengenai struktur kepengurusan partai, Arilangga engan mengungkap lebih jauh. Dirinya hanya menyarankan untuk menunggu pada esok hari. Apalagi, sebagai pemegang mandat dirinya diberikan waktu selama 60 hari.

"Nanti, besok akan dibahas. Tadi sudah ditetapkan formaturnya adalah dipimpin ketua umum," tuturnya.