Hari Lahir Pancasila, PDIP Soroti Pelemahan Rupiah dan Kondisi Fiskal Negara

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memanfaatkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni untuk melontarkan catatan kritis terhadap kondisi ekonomi nasional.

Dalam upacara yang digelar di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pelemahan rupiah, kondisi fiskal negara, hingga meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Menurut Hasto, situasi ekonomi saat ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan jangka pendek semata. Ia menilai sejumlah indikator menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar dalam pengelolaan ekonomi nasional.

"Defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," tegas Hasto saat menyampaikan amanat upacara, Senin, 1 Juni.

Upacara Hari Lahir Pancasila ke-81 itu diikuti anggota DPRD Fraksi PDIP dari berbagai daerah, pengurus DPC dan PAC se-DKI Jakarta, serta Satgas PDIP. Sejumlah petinggi partai turut hadir, di antaranya Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Yasonna Laoly, Charles Honoris, hingga Ribka Tjiptaning. Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti kegiatan secara daring.

Di hadapan kader partai, Hasto juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang menurutnya tidak sekadar dipengaruhi faktor eksternal. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan struktural sekaligus menurunnya kepercayaan terhadap perekonomian.

"Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan," ujarnya.

PDIP, kata Hasto, sejak awal mendorong agenda rekonsolidasi fiskal melalui konsep Fiscal Resilience atau ketahanan fiskal. Namun, ia menilai arah kebijakan anggaran negara masih dibayangi kepentingan politik jangka pendek.

Menurut Hasto, usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDIP melalui tema Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral.

Kritik tersebut disampaikan di tengah berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin dirasakan masyarakat. Hasto menyebut kenaikan harga pangan, sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya angka kemiskinan, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja sebagai sinyal yang tidak boleh diabaikan pemerintah.

"Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan," kata Hasto.

Ia menegaskan rekonsolidasi fiskal yang didorong PDIP bukan sekadar agenda teknokratis untuk memperbaiki angka-angka dalam APBN. Menurutnya, kebijakan fiskal harus berpihak kepada masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi.

"Rekonsolidasi fiskal yang kami usulkan bukan sekadar teknis, tapi soal keberpihakan pada rakyat, bukan pada ambisi kekuasaan," tegasnya.

Upacara ditutup dengan penampilan Marching Band Red Bull PDIP. Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader partai. "Jadilah banteng-banteng sejati yang membela setiap rakyat yang tertindas di seluruh lapisan Indonesia kita," imbuh dia.