Rupiah Dinilai Overshooting, Tekanan Ekonomi Terlalu Banyak Ditanggung Nilai Tukar

JAKARTA — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pelemahan rupiah saat ini telah memasuki fase overshooting, yakni kondisi ketika depresiasi nilai tukar bergerak lebih dalam dibandingkan yang dijustifikasi oleh fundamental ekonomi Indonesia.

Menurut Fakhrul, tekanan terhadap rupiah tidak semata-mata mencerminkan lemahnya fundamental ekonomi domestik, melainkan dipengaruhi kombinasi faktor global, arah kebijakan domestik, dan ketidakpastian proses penyesuaian ekonomi.

“Pasar keuangan tidak hanya membaca data hari ini. Pasar membaca arah kebijakan, kredibilitas respon, dan kemampuan negara menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang sangat cepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Mei 2026

Ia menjelaskan, rupiah saat ini menjadi shock absorber utama akibat berbagai tekanan ekonomi yang seharusnya tersebar ke sektor lain.

Menurutnya ketika pemerintah menahan penyesuaian harga energi dan menjaga inflasi tetap rendah demi stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, tekanan ekonomi justru berpindah ke pasar valuta asing.

“Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang, tekanan itu pindah ke kurs,” katanya.

Fakhrul menilai kondisi tersebut sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting, di mana nilai tukar bergerak jauh lebih ekstrem ketika harga domestik bersifat rigid sementara pasar keuangan bereaksi cepat terhadap tekanan global.

Meski demikian, ia menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik dibanding banyak negara berkembang lain.

Fakhrul mencontohkan seperti inflasi yang masih terkendali, sektor perbankan sehat, dan pertumbuhan ekonomi tetap positif. Namun pasar kini lebih menyoroti kekuatan policy anchor Indonesia dalam menghadapi era global yang semakin volatil.

Dari sisi eksternal, tekanan terhadap rupiah dipicu oleh penguatan dolar AS, tingginya imbal hasil US Treasury, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan global. Sementara dari dalam negeri, pasar melihat adanya ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter.

Fakhrul menilai langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin merupakan upaya penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan stabilitas nilai tukar.

“BI mulai kembali ke pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti era 2018,” ujarnya.

Namun ia menekankan stabilisasi rupiah tidak dapat hanya dibebankan kepada BI, tetapi diperlukan balanced policy mix antara kebijakan moneter dan fiskal agar tekanan terhadap rupiah tidak terus berlanjut.

“Pasar ingin melihat burden sharing yang lebih seimbang. Jangan semua tekanan ditanggung rupiah dan BI,” katanya.

Fakhrul juga mengingatkan dampak pelemahan rupiah dan tingginya yield obligasi mulai membebani sektor riil seperti industri manufaktur, properti, konstruksi, dan sektor dengan ketergantungan impor dinilai menghadapi tekanan berat akibat kenaikan biaya produksi dan pembiayaan secara bersamaan.

Menurutnya jika kondisi ini berlangsung terlalu lama, perusahaan berpotensi menahan ekspansi, mengurangi investasi, hingga memperlambat perekrutan tenaga kerja.

Meski demikian, Fakhrul masih melihat peluang penguatan rupiah ke depan apabila koordinasi kebijakan fiskal dan moneter membaik serta pasar melihat adanya roadmap stabilisasi yang jelas dan kredibel.

“Level rupiah saat ini menurut saya terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” tutupnya.