DPRD Sebut Pramono Wacanakan Terbitkan Obligasi Daerah Tahun Depan 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali memunculkan wacana penerbitan obligasi daerah atau sukuk untuk mencari sumber pembiayaan baru di tengah tekanan fiskal daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin usai membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 bersama Pramono. Pramono juga disebut membuka peluang penerbitan obligasi maupun sukuk daerah agar masyarakat ikut menanamkan dana untuk pembangunan Jakarta.

"Pak Gub menyebutkan jika memungkinkan untuk adanya obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang punya tabungan atau investasi untuk berinvestasi di Jakarta, membangun Jakarta," ucap Khoirudin kepada wartawan, Rabu, 20 Mei.

Meski begitu, DPRD menegaskan skema tersebut masih sebatas opsi dan belum menjadi keputusan resmi Pemprov DKI.

"Ini pun masih pilihan, belum diputuskan, baru wacana. Karena memang tadi juga bagaimana caranya agar orang-orang yang punya kemampuan keuangan, punya kemampuan menabung juga bisa berperan dalam membangun Jakarta dengan sukuk yang ditawarkan oleh Pemda DKI Jakarta," jelasnya.

Khoirudin mengungkap, pembahasan RKPD masih menempatkan persoalan klasik Jakarta sebagai prioritas utama, mulai dari banjir hingga kemacetan. Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemprov mulai melirik skema pembiayaan alternatif.

Menurut dia, kondisi keuangan daerah membuat Pemprov DKI harus mencari cara lain untuk menutup kebutuhan pembangunan. Sebab, pendapatan daerah dinilai selalu lebih kecil dibanding kebutuhan belanja.

"Karena memang setiap tahun anggaran dibahas pasti saja pendapatan lebih kecil ketimbang belanja. Ya untuk menyiasatinya kita akan ada creative financing," ujarnya.

Khoirudin juga menyinggung tekanan ekonomi global yang mulai berdampak terhadap kondisi fiskal Jakarta. Selain itu, pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah disebut masih berpotensi terjadi di tahun depan.

"Pada prinsipnya Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," tutur Khoirudin.

"Walaupun begitu, kita optimis karena kita akan tetap mengutamakan layanan ke masyarakat. Pak Gubernur menyampaikan untuk layanan pendidikan nggak boleh berkurang. KJP, KJMU, kemudian KJP Plus dan lain-lain. Kemudian juga di Dinas Kesehatan juga nggak boleh berkurang," lanjutnya.