Akui Obligasi Daerah Masih Berproses, Pramono: Masih Pembahasan, Semoga Segera Selesai

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku Pemprov DKI telah mengajukan wacana penerbitan obligasi daerah kepada Kementerian Keuangan.

"Pada waktu itu dari balai kota sudah bertemu dengan direktur yang bertanggung jawab untuk menerbitkan obligasi daerah yang memberikan approval," kata Pramono di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis, 16 Oktober.

Selagi menunggu persetujuan penerbitan surat utang daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Pemprov DKI juga masih mempersiapkan hal yang dibutuhkan daerah.

"Kita sedang dalam pembahasan dan mudah-mudahan segera terselesaikan," ungkap Pramono.

Rencana obligasi daerah ini mulanya diungkapkan Pramono lantaran adanya pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 akibat pemerintah pusat mengurangi dana transfer yang di dalamnya termasuk dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta hingga Rp15 triliun.

Oleh sebab itu, pembiayaan kreatif memang diperlukan Pemprov DKI untuk menutupi kebutuhan anggaran dalam program kerja maupun pembangunan pada tahun depan.

"Dengan kemarin DBH-nya dikurangi tentunya kita harus mencari cara untuk bisa revenue Jakarta itu juga bisa dilakukan," ujar Pramono.

"Kalau memang diizinkan oleh pemerintah pusat, Jakarta segera menyiapkan apa yang kemarin saya sampaikan di depan Bapak Menteri Keuangan tentang dua hal, obligasi Jakarta dan Jakarta Collaboration Fund," tambahnya.

Sebelumnya, saat bertemu Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pihaknya mendukung langkah Pemprov DKI untuk menjalankan penambahan pendapatan kreatif seperti obligasi daerah.

Dalam hal ini, Pemprov DKI akan menerbitkan surat utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan berbagai program daerah lainnya. Lalu, investor akan menerima bunga rutin dan pengembalian dana pokok ketika jatuh tempo pembayaran.

"Jakarta collaboration fund ambisi Pak Gubernur cukup tinggi rupanya. Dia ingin menciptakan fund Jakarta yang bisa tidak dipakai di Jakarta aja, tapi dipakai di tempat lain juga. Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," kata Purbaya.