Bagikan:

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengingatkan BRICS memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan, saat pembangunan tatanan internasional berkontribusi dalam kekacauan.

Hal tersebut disampaikan Menlu Sugiono dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di New Delhi, India, Kamis (14/5).

Menlu Sugiono mengatakan dunia berada di persimpangan, saat konflik, persaingan geopolitik dan tantangan yang berkembang pesat "mengungkapkan sistem global sangat membutuhkan reformasi."

"Tindakan unilateral dan penerapan hukum internasional secara selektif semakin memperdalam ketidakpercayaan dan memperluas ketidakseimbangan dalam tata kelola global," kata Menlu Sugiono, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri (15/5).

Lebih lanjut Menlu RI mengatakan "Kita hidup di zaman ketika mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya."

"Sebagai kekuatan yang sedang bangkit di Global South, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global," seru Menlu RI.

"Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda," lanjutnya.

"Tidak ada negara yang berada di atas hukum," tegas Menlu RI.

brics fmm
Foto bersama para menteri luar negeri negara anggota BRICS. (Sumber: Kemlu RI)

Terkait dengan itu, Menlu RI juga menyampaikan pentinganya melindungi Mahkamah Internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik, serta memberdayakan Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan mandatnya secara efektif.

"Hal ini juga membutuhkan reformasi tata kelola global yang bermakna, termasuk representasi yang lebih besar dari negara-negara Selatan di dalam Dewan Keamanan PBB, sehingga lembaga-lembaga internasional lebih mencerminkan realitas geopolitik saat ini," urai Menlu RI.

Di bidang ekonomi, Menlu RI memperingatkan sistem perdagangan multilateral yang semakin terkikis oleh langkah proteksionis unilateral dan penggunaan tarif yang tidak proporsional.

Hal tersebut dinilai Menlu Sugiono menggangu rantai pasokan global dan membatasi pertumbuhan global.

"BRICS memiliki peran penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif, dengan WTO sebagai intinya," kata Menlu Sugiono.

Dalam pertemuan menteri luar negeri BRICS kali ini Menlu RI juga menyoroti konflik yang menyebabkan triliunan dolar habis untuk perang dan kehancuran, dengan ratusan miliar dolar dibutuhkan untuk rekonstruksi.

"Situasi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ini hasil yang dapat diprediksi dari pilihan yang mengutamakan kekuata daripada diplomasi," Menlu RI mengingatkan.

"Dengan bobot kolektif kita, datang pula tanggung jawab kolektif: untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari polarisasi," lanjutnya.

"Indonesia siap, bersama dengan anggota BRICS lainnya, untuk membantu membentuk dunia yang lebih damai, adil, dan lebih aman bagi semua," pungkas Menlu Sugiono.