JAKARTA -Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku akan mencoba mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) dana haji di DPR RI. Hal ini untuk mengusut nasib dana haji setelah pemerintah mengumumkan WNI batal berangkat haji tahun ini.
"Penunjukan pansus itu satu hal yang sangat masuk akal dan sangat rasional untuk dibentuk. Saya akan sampaikan ke fraksi saya usulan ini. Dan kalau misalnya ada usulan formal yang lebih banyak lagi yang mengusulkan, itu juga akan mendorong DPR untuk lebih banyak lagi bisa menerima," kata HNW dalam diskusi virtual Front Page Comm, Selasa, 8 Juni.
HNW mengaku saat ini partai oposisi di DPR hanyalah PKS dan Demokrat. Sementara, syarat pembentukan pansus adalah lebih dari satu fraksi dan diusulkan paling sedikit 25 orang anggota dewan.
Namun, menurut dia, pansus mengenai dana haji merupakan masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Bisa saja sejumlah fraksi lain menyetujui pembentukan pansus meskipun berada dalam koalisi.
"Sekalipun di luar pemerintah hanya PKS dan Demokrat, tapi tidak semua yang dimulai dari pemerintah otomatis bisa berjalan. Contohnya, ada perpres tentang investasi miras. Pemerintah maunya dijalankan, tapi kita tolak. Akhirnya bisa dibatalkan," ujar HNW.
"Jadi, kalau sikap kita di DPR menolak, kemudian didukung publik dengan rasionalitas kuat, dengan solusi yang baik, tentu akan bisa diwujudkan. Dengan jumlah kita lebih banyak, akan lebih bisa luluskan pansus haji," lanjutnya.
BACA JUGA:
Tak hanya itu, HNW juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana haji tahun 2021 guna menghilangkan fitnah akibat keputusan pembatalan pelaksanaan haji tahun ini.
Hal itu juga sebagai transparansi dana haji meskipun Kemenag dan BPKH pun memastikan bahwa uang calon jamaah haji yang batal berangkat, terparkir aman dan akan diinvestasikan ke bank-bank syariah.
"Tuntutan untuk audit dana haji makin meluas. Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman. Untuk hilangkan fitnah, dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dengan dukungan BPKH dan Kemenag," tuturnya.
