Presiden Trump Umumkan Jeda Operasi 'Proyek Kebebasan' di Selat Hormuz

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada ari Selasa mengumumkan, militer AS akan untuk sementara menghentikan "Proyek Kebebasan" untuk memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran komersial melalui Selat Hormuz.

Trump mengatakan keputusan itu dibuat atas permintaan Pakistan dan negara-negara lain dan menyusul apa yang disebutnya sebagai "kesuksesan militer yang luar biasa" selama kampanye AS melawan Iran.

"Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, kesuksesan militer luar biasa yang telah kita raih selama kampanye melawan negara Iran dan, selain itu, fakta bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final dengan perwakilan Iran, kita telah sepakat bersama bahwa, sementara blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Proyek Kebebasan (Pergerakan Kapal melalui Selat Hormuz) akan dihentikan untuk jangka waktu singkat untuk melihat apakah kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dan ditandatangani," tulis Trump di platform Truth Social miliknya, melansir Anadolu (6/5).

Sebelumnya, presiden dari Partai Republik itu mengumumkan "Proyek Kebebasan" pada Hari Minggu, berjanji untuk mengawal kapal-kapal melalui Selat Hormuz meskipun Iran bersikeras setiap transit melalui jalur air penting tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu.

Ketegangan regional telah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, memicu pembalasan dari Teheran dan gangguan di selat tersebut.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Gencatan senjata kemudian diperpanjang oleh Trump tanpa batas waktu yang ditetapkan.

Sejak 13 April, AS telah memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur air strategis tersebut.

Juga pada Hari Selasa, Iran memperkenalkan mekanisme baru yang mengatur transit kapal melalui Selat Hormuz di tengah kebuntuan dengan Washington atas jalur air strategis tersebut.

Di bawah sistem tersebut, kapal-kapal yang bermaksud melewati selat tersebut menerima email dari alamat yang terkait dengan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang memberi tahu mereka tentang peraturan transit.

Menurut stasiun televisi milik pemerintah, Press TV, kapal kemudian diharuskan untuk mematuhi kerangka kerja tersebut sebelum menerima izin transit.