Pemprov DKI Pertahankan Kebijakan Kendaraan Listrik Bebas Pajak dan Ganjil Genap di Jakarta 

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memastikan insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai tetap berlanjut. Mulai dari pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga pengecualian aturan ganjil genap masih dipertahankan.

Kebijakan ini mengikuti arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait insentif fiskal kendaraan listrik. Dengan demikian, arah kebijakan Pemprov DKI tetap sejalan dengan upaya nasional mendorong transisi energi bersih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menegaskan, insentif pajak kendaraan listrik tidak berubah.

"Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai," kata Lusiana dalam keterangannya, Selasa, 5 Mei.

Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar insentif fiskal, tetapi bagian dari strategi mendorong peralihan ke kendaraan rendah emisi di Jakarta.

Di sisi lain, sektor transportasi juga tetap memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik. Pemprov DKI memastikan aturan ganjil genap tidak berlaku bagi kendaraan listrik berbasis baterai.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan ini sengaja dipertahankan untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.

"Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan," ungkap Syafrin.

Ia menekankan, pengembangan kendaraan listrik tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan transportasi publik dan pengendalian emisi secara menyeluruh.