Fraksi PSI Tak Setuju Usulan Kapolri Soal Ganjil Genap Sepeda Motor di Jakarta
Ilustrasi penerapan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di DKI Jakarta. (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana tak setuju jika sistem ganjil genap di Jakarta diberlakukan untuk sepeda motor. Ganjil genap sepeda motor ini sebelumnya diusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Menurut William, ganjil genap untuk sepeda motor belum tepat diterapkan saat ini. Ia memandang, Pemprov DKI perlu terlebih dulu meningkatkan kapasitas dan kualitas transportasi umum untuk memudahkan mobilitas masyarakat.

"Saya rasa belum saatnya, karena mestinya pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan di transportasi umum," kata William dalam keterangannya, Selasa, 10 Oktober.

Lagipula, William menegaskan masih banyak warga di wilayah penyangga yang belum terfasilitasi transportasi umum secara memadai saat bermobilitas dari kediamannya menuju Jakarta..

"Disinsentif untuk transportasi pribadi khususnya motor sebaiknya dilakukan terakhir ketika transportasi umum sudah terintegrasi dan hadir di pelosok-pelosok daerah.”ungkap William.

Sebelumnya, usulan ganjil genap untuk sepeda motor disampaikan Listyo saat acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68. Awalnya, Listyo memandang perlu ada upaya efektif dalam mengendalikan polusi udara.

Salah satunya adalah keleluasaan kendaraan bertenaga listrik yang tidak diberlakukan sistem ganjil genap di Jakarta.

“Kita berikan fasilitas-fasilitas, ganjil-genap tidak berlaku untuk yang menggunakan motor listrik maupun mobil listrik," kata Listyo pada Rabu, 27 September.

Namun, Listyo menyebut kontribusi polusi udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor masih tinggi. Pasalnya, sepeda motor masih belum terkena ganjil genap. Ia pun mengusulkan agar ganjil genap tak hanya menyasar kendaraan roda empat, namun juga berlaku pada kendaraan roda dua.

“Sekarang motor masih bebas ganjil genap. suatu saat nanti tolong dipikirkan, karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi,” tutur Listyo.

Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan mengkaji usulan sistem ganjil genap untuk sepeda motor bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

 

"Ya, dipikirin. Semua itu harus dikaji ya bersama-sama Polda," kata Heru saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Oktober.