JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan masa depan Selat Hormuz harus diputuskan oleh Iran dan Oman, menggambarkan jalur air tersebut berada di dalam perairan kedua negara.
"Pengaturan apa yang dibuat (mengenai Selat Hormuz) setelah perang adalah urusan Iran dan Oman," kata Menlu Araghchi kepada sebuah saluran TV Qatar, dilansir dari Al Arabiya (2/4).
Lebih lanjut ia mengatakan selat tersebut "dapat menjadi jalur air perdamaian" untuk pelayaran yang aman, tetapi mengatakan memastikan keamanan maritim dan perlindungan lingkungan akan membutuhkan mekanisme bersama antara negara-negara pesisir.
Meskipun sebagian selat berada di dalam perairan teritorial Iran dan Oman, selat tersebut diklasifikasikan sebagai selat internasional, yang memberikan hak transit kepada kapal dan pesawat terbang berdasarkan hukum internasional.
Selat Hormuz adalah jalur pelayaran global yang sangat penting yang telah terganggu parah oleh perang di Timur Tengah. Pada masa damai, sekitar seperlima dari minyak mentah dan gas alam cair (LNG) global mengalir melalui jalur air tersebut.
Konflik dimulai pada 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang mendorong Teheran untuk membalas di seluruh wilayah dan membatasi akses ke selat tersebut.
Menlu Araghchi mengatakan, akses saat ini terbatas pada kapal dari negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Presiden Erdogan Sebut Israel Bertanggung Jawab Atas Perang Terhadap Iran
02 April 2026, 08:00 -
| BERITA
Aksi Mogok Sebagai Protes Terhadap UU Hukuman Mati Israel Lumpuhkan Tepi Barat
02 April 2026, 07:00 -
| BERITA
Paus Leo XIV Desak Presiden Trump Cari Jalan Keluar Diplomatik Konflik di Iran
02 April 2026, 06:00
"Wajar jika di masa perang kita tidak dapat mengizinkan musuh kita menggunakan perairan kita untuk navigasi," katanya, menambahkan banyak kapal telah menghindari rute tersebut karena kekhawatiran keamanan dan meningkatnya biaya asuransi.
Ia mengatakan beberapa negara telah mengadakan pembicaraan dengan Iran, dan pengaturan telah dibuat – khususnya untuk negara-negara "sahabat" – untuk memungkinkan jalur aman.
