Kaukus Hitam Kongres AS Siap Aksi Massa Lawan Agenda Trump Lemahkan Kaum Minoritas

JAKARTA - Kaukus Hitam Kongres (CBC) dan sejumlah organisasi perjuangan hak-hak sipil di AS memperingati Black 'History Month' dengan meluncurkan kembali rencana nasional untuk memobilisasi perlawanan terhadap upaya Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam melemahkan perlindungan hukum bagi komunitas minoritas.

Kaukus Hitam Kongres merupakan kumpulan anggota Kongres AS yang berkulit hitam. Mereka bersama para petinggi organisasi masyarakat sipil berkumpul dan sepakat pada Selasa pekan ini menyuarakan kemarahannya atas rangkaian kebijakan Presiden Trump sejak kembali ke Gedung Putih, termasuk perilaku pribadi Trump, yang memalingkan pandangan pada kaum minoritas.

“Selama setahun terakhir, kita telah melihat upaya terkoordinasi untuk membatalkan hak-hak sipil yang mendasari akses pemungutan suara, membongkar program-program sosial, dan memusatkan kekuasaan di tangan orang kaya dan berpengaruh, dengan mengorbankan komunitas kita,” kata Ketua Kaukus Hitam Kongres, Yvette Clarke dalam konferensi pers dikutip dari AP, Kamis 12 Februari.

Clarke menambahkan, Kaukus berjanji akan “membuat undang-undang, mengorganisir, dan memobilisasi komunitas kita.”

Sebelum konferensi pers, Kaukus lebih dahulu menggelar pertemuan tertutup membahas bagaimana melindungi pemilih menjelang pemilihan umum AS paruh waktu musim gugur dan bagaimana membangun agenda kebijakan untuk Partai Demokrat jika partai tersebut memenangkan kembali kekuasaan di salah satu kamar Kongres tahun depan.

“Ini adalah momen di mana semua pihak harus bekerja sama, dan setiap alat yang tersedia bagi kepemimpinan secara kolektif harus dikerahkan untuk membalikkan keadaan ini,” kata Pemimpin Minoritas DPR AS, Hakeem Jeffries usai konferensi pers.

Jeffries tidak mengesampingkan aksi massa, pengorganisasian boikot, dan tindakan hukum sebagai langkah potensial lebih lanjut yang mungkin diambil oleh mereka dalam melawan kebijakan Pemerintah Trump lantaran ketimpangan HAM dialami minoritas di AS.

Seruan perlindungan hukum bagi komunitas minoritas di AS ini muncul setelah Pemerintah Trump terus melanjutkan kampanyenya melawan keragaman, kesetaraan, dan inklusi di seluruh Pemerintahan AS, bahkan di pendidikan tinggi, dan sektor swasta.

Pada awal masa jabatan keduanya, Trump diketahui telah menandatangani beberapa instruksi eksekutif yang melarang apa yang disebutnya penggunaan “DEI ilegal” di lembaga-lembaga pemerintah, serta organisasi yang berinteraksi dengan pemerintah federal.

DEI merupakansingkatan dari Diversity (keberagaman), Equity (kesetaraan), dan Inclusion (inklusi), yang menjadi dasar kerangka kerja di lingkungan kerja yang adil dan menghargai perbedaan.

Trump telah mengancam akan menahan kucuran dana dari perusahaan-perusahaan besar, kelompok nirlaba, dan pemerintah negara bagian sebagai bagian dari upaya pemerintahannya untuk menggagalkan DEI.

Pemerintah Trump juga berupaya mendefinisikan kembali budaya bangsa dan bagaimana sejarah diajarkan di museum, ruang kelas, dan lingkungan pendidikan lainnya.

Dibawah komando Trump, Pemerintahan AS juga memprioritaskan penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus pelanggaran hak sipil terkait potensi diskriminasi terhadap orang kulit putih melalui divisi hak sipil Departemen Kehakiman dan Komisi Kesempatan Kerja yang Setara (EEOC), di antara lembaga-lembaga lainnya.

Para pemimpin organisasi masyarakat sipil dan anggota parlemen Demokrat telah mengajukan puluhan gugatan terhadap kebijakan anti-DEI di lingkup pemerintahan tersebut.

Karena kehilangan kekuasaan di kedua kamar Kongres AS, kewenangan Partai Demokrat menjadi terbatas dalam pengawasan atau upaya membatasi tindakan Pemerintahan Trump terkait isu ini.

Sementara para pemimpin hak-hak sipil di AS, yang sebagian besar tertekan oleh banyaknya perubahan kebijakan selama setahun terakhir, berupaya untuk berkumpul kembali menjelang pemilihan umum AS paruh waktu tahun 2026.