JAKARTA - Penanganan tawuran di Jakarta kembali menuai kritik. Pendekatan humanis yang selama ini dikedepankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum menunjukkan hasil nyata dalam menekan angka kekerasan antarwarga, khususnya yang melibatkan anak dan remaja.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menilai, pemerintah tidak seharusnya menunggu jatuhnya korban jiwa baru kemudian melakukan evaluasi serius terhadap pola penanganan tawuran.
"Kita masih menunggu hasil dari pendekatan humanis dalam menangani tawuran di Jakarta. Saya harap jangan menunggu korban atau nyawa lagi dulu," kata Justin kepad wartawan, Rabu, 28 Januari.
Menurutnya, tawuran merupakan persoalan lama yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan nasihat dan imbauan. Ia berpandangan, tanpa konsekuensi tegas, upaya pencegahan akan terus berulang tanpa efek jera.
"Saya pribadi masih berpendapat bahwa tawuran tidak akan hilang dengan nasihat atau imbauan, melainkan hanya dapat dikurangi secara signifikan dengan Konsekuensi sanksi yang berat," kata dia.
Ia mengusulkan agar Pemprov DKI mempertimbangkan sanksi yang menyentuh langsung lingkungan pelaku. Salah satunya berupa pencabutan bantuan sosial bagi anggota keluarga pelaku tawuran.
Selain itu, ia juga mendorong adanya regulasi baru yang mengatur tanggung jawab orang tua, terutama jika pelaku tawuran masih di bawah umur. Menurutnya, pembiaran dalam pengawasan anak juga perlu diberi konsekuensi hukum.
BACA JUGA:
"Bisa juga dengan menerapkan Perda baru yang menghukum denda dan/ atau kurungan terhadap orang tua yang abai dalam menjaga pergaulan anaknya, bilamana pelaku tawuran masih di bawah umur atau usia anak," ujarnya.
Ia menilai, persoalan tawuran tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan anggaran besar untuk fasilitas maupun patroli keamanan. Keterlibatan keluarga disebut sebagai faktor krusial yang selama ini kurang disentuh secara serius.
"Problematika tawuran ini tidak akan dapat diselesaikan dengan gelontoran uang pajak rakyat untuk ‘fasilitas’ atau ‘patroli’ semata, tapi juga membutuhkan partisipasi keluarga atau orang tua," ungkap Justin.
Ia juga mengingatkan agar tanggung jawab pendidikan dan pembentukan karakter anak tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Tanpa keterlibatan orang tua, upaya negara disebut akan selalu menemui jalan buntu.
Lebih jauh, ia menilai kegagalan menuntaskan persoalan tawuran akan berdampak pada agenda pembangunan Jakarta secara keseluruhan. Menurutnya, keamanan sosial menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan.
"Adalah omong kosong bila kita mau membangun Jakarta kalau mengatasi tawuran saja pemerintah tidak becus," pungkasnya.
