Myanmar Rampungkan Pemilu Tahap Ketiga, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021

JAKARTA - Myanmar pada Hari Minggu merampungkan pemungutan suara untuk tahap ketiga dan terakhir dari pemilihan umum pertama sejak kudeta militer pada tahun 2021, menurut laporan media lokal.

Pemungutan suara, yang dimulai di 63 kota di seluruh negeri pada Minggu pagi, berakhir pada sore hari, menurut Radio dan Televisi Myanmar.

Sebelum pemilihan Hari Minggu, Pemilu tahap pertama digelar di 102 kota pada 28 Desember, sedangkan tahap kedua pemungutan suara dilakukan di 100 kota pada 11 Januari.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, penjabat presiden negara itu, mengunjungi tempat pemungutan suara di wilayah Mandalay.

Menolak kritik internasional terhadap Pemilu yang dipimpin junta militer, Jenderal Senior Min mengatakan: "Bukan urusan saya bahwa komunitas internasional menolak untuk mengakui hal ini," menurut surat kabar Irrawaddy, dikutip dari Anadolu (26/1).

Awal bulan ini, Mayor Jenderal Zaw Min Htun, kepala tim informasi junta, mengatakan parlemen baru akan bersidang pada Bulan Maret setelah selesainya pemilihan, dengan pemerintahan baru diperkirakan akan mulai menjabat pada Bulan April.

Pemilu kali ini akan menentukan anggota Parlemen Uni, termasuk majelis rendah dan majelis tinggi, serta badan legislatif negara bagian dan regional. Parlemen yang baru dibentuk kemudian akan memilih seorang presiden, yang akan membentuk pemerintahan berikutnya.

Pemerintahan terpilih Myanmar sebelumnya, yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, digulingkan dalam kudeta tahun 2021, menjerumuskan Negeri Seribu Pagoda ke dalam lebih dari empat tahun pemerintahan darurat.

Proses pemungutan suara saat ini adalah pemilihan pertama sejak saat itu. Myanmar sendiri memiliki parlemen bikameral dengan 664 kursi – 440 di majelis rendah, dan 224 di majelis tinggi.

Empat puluh partai politik dibubarkan pada tahun 2023, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi. Setidaknya enam partai - dengan hampir 5.000 kandidat - ikut serta dalam pemilihan tersebut.

Di tingkat regional, 57 partai bersaing. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer telah mengajukan lebih dari 1.000 kandidat.

Terpisah, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar Tom Andrews dalam unggahan di media sosial X pada Hari Jumat menyerukan kepada komunitas internasional untuk menolak legitimasi pemilihan tersebut.

"Hanya pemerintahan yang tidak sah yang dapat muncul dari pemilihan yang tidak sah. Saat pemilihan Myanmar berakhir, dunia harus menolaknya sebagai penipuan sekaligus menolak apa yang terjadi selanjutnya sebagai pemerintahan militer yang berkedok sipil," cuitnya.