JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, fokus Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah kemerdekaan Palestina dan perdamaian di negara itu.
Ini disampaikan Menlu RI dalam keterangan videonya, usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam BoP di sela-sela gelaran Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss yang disaksikan langsung Presiden Trump, Hari Kamis.
Menlu RI mengatakan, bergabungnya Indoneia merupakan langkah nyata yang konkret guna penyelesaian masalah dan konflik secara khusus di Jalur Gaza dan umumnya di Palestina.
Merinci cikal bakal BoP sejak Sidang Majelis Umum ke-80 PBB tahun lalu, disusul dengan KTT Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir dan kemudian Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, Menlu Sugiono menekankan fungsi dewan tersebut di Jalur Gaza.
"Board of Peace berfungsi untuk mengawasi administrasi, stabilisasi keamanan dan juga rekonstruksi serta rehabilitasi Gaza," jelas Menlu Sugiono, Jumat (23/1).
"Ini akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu juga Board of Peace adalah suatu badan yang mengawasi semacam pemerintahan transisi di Palestina, terdiri dari unsur-unsur teknokrat yang akan melakukan fungsi-fungsi administrasi di Gaza," tandasnya.
Diketahui, BoP merupakan bagian dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik di Gaza yang diinisiasi Presiden Trump dan berisikan 20 poin. Itu kemudian mendapatkan dukungan lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Dalam Poin 2 Resolusi DK PBB 2803 disebutkan, pembentukan Dewan Perdamaian ditujukan sebagai pemerintahan transisi dengan kepribadian hukum internasional yang akan menetapkan kerangka kerja, mengkoordinasikan pendanaan, untuk pembangunan kembali Gaza sesuai Rencana Komprehensif dan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, sampai Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya.
Pekan lalu, Presiden Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Jalur Gaza yang diketuainya dalam unggahan di Truth Social, sebagai bagian dari upaya perdamaian di wilayah kantong Palestina itu.
Gedung Putih telah menghubungi berbagai tokoh di seluruh dunia untuk duduk dalam apa yang disebut "Dewan Perdamaian", yang diketuai oleh Presiden AS, seperti melansir Al Arabiya dari Reuters.
"Partisipasi Indonesia merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif dan konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina, juga dalam waktu dekat menyelesaikan konflik di Gaza," jelas Menlu RI.
Sebagai tindak lanjut dari pembentukan ini, Menlu Sugino mengharapkan dibukanya pintu perbatasan Jalur Gaza dengan Mesir di Rafah untuk jalur bantuan kemanusiaan dalam waktu satu minggu setela pembentukan dewan, juga pembentukan International Stabilization Force (ISF), sebagai suatu bagian dalam rangka mencapai perdamaian di wilayah kantong Palestina itu.
Menlu RI menegaskan, Solusi Dua Negara yang riil harus terjadi, kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus Indonesia perjuangkan.
BACA JUGA:
"Board of Peace merupakan satu alternatif yang konkret saat ini yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut," jelas Menlu Sugiono.
"Concern kita semua, piagam serta pembentukan Board of Peace ini adalah sesuatu yang fokus utamanya bagi kita, merupakan bagaimana mencapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina," tegas Menlu RI.
Menlu Sugiono menambahan, "kehadiran Indonesia dalam dewan ini merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia, posisi Indonesia, serta pandangan-pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia pada umumnya dan perdamaian di kawasan tersebut pada khususnya."