Indonesia Setuju Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Pakar: Sebaiknya Menunggu

JAKARTA - Pakar hukum internasional menilai Indonesia sebaiknya menunggu kejelasan, terkait dengan kesediaannya bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Indonesia bersama sejumlah negara peserta KTT Perdamaian Gaza atau Sharm El-Sheikh Peace Summit mengeluarkan pernyataan bersama terkait kesediaannya bergabung dengan dewan.

"Konsepnya masih belum jelas terlebih lagi dengan uang 1 miliar dolar (AS). Jadi sebaiknya Indonesia menunggu dulu," jelas Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana SH, LL.M, Ph.D kepada VOI.id, Kamis (22/1).

Diketahui, Presiden Trump pekan lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Jalur Gaza yang diketuainya dalam unggahan di Truth Social, sebagai bagian dari upaya perdamaian di wilayah kantong Palestina itu.

Gedung Putih telah menghubungi berbagai tokoh di seluruh dunia untuk duduk dalam apa yang disebut "Dewan Perdamaian", yang diketuai oleh Presiden AS, seperti melansir Al Arabiya dari Reuters.

Indonesia bersama sejumlah negara yang menjadi peserta KTT Perdamaian Gaza atau KTT Sharm El-Sheikh mengumumkan kesediannya bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza

Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin masing-masing negara oleh Presiden Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

"Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," cuit Kementerian Luar Negeri RI di akun resmi.

"Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara," lanjutnya.

Lebih jauh disebutkan, para diplomat utama tersebut "menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump."

The Foreign Ministers of the Republic of Türkiye, the Arab Republic of Egypt, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates welcome the invitation…

— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) January 21, 2026

Sejumlah pemimpin negara dilaporkan telah menerima tawaran dari AS untuk bergabung dengan dewan tersebut, yang diharapkan mulai bekerja selama fase kedua rencana perdamaian.

Israel termasuk negara yang sudah menyatakan kesediannya bergabung dengan dewan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya setuju dengan gabung dengan dewan, meski sebelumnya keberatan dengan susunan anggota dewan eksekutif yang akan mengisi Dewan Perdamaian Gaza.

"Saya khawatir ini menjadi masalah. Masalah antara Pemerintah dengan masyarakat Indonesia yang tidak menghendaki hubungan dengan Israel sebelum diakuinya Palestina sebagai negara," kata Profesor Hikmahanto.

Mengutip The Associated Press, dewan yang diketuai Trump itu awalnya dirancang untuk diisi kelompok kecil pemimpin dunia yang mengawasi rencana gencatan senjata Gaza.

Namun ambisi Trump berkembang menjadi konsep yang lebih luas, dengan mengirimkan undangan kepada puluhan negara dan mengisyaratkan bahwa mereka akan segera menjadi penengah konflik di Gaza dan global.

Sejumlah pemimpin negara dilaporkan telah menerima tawaran dari AS untuk bergabung dengan dewan tersebut.

Di sisi lain, sejumlah negara dilaporkan masih menunggu kejelasan mengenai dewan tersebut dari Amerika Serikat, menyoroti perannya yang meluas tidak hanya di Jalur Gaza, serta terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dewan tersebut akan diketuai seumur hidup oleh Trump dan akan mulai dengan menangani konflik Gaza dan kemudian diperluas untuk menangani konflik lainnya, menurut salinan surat dan draf piagam yang dilihat oleh Reuters.

Dokumen tersebut menyatakan "perdamaian yang langgeng membutuhkan penilaian pragmatis, solusi yang masuk akal, dan keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan lembaga yang terlalu sering gagal".

Ditambahkan bahwa ada "kebutuhan akan badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih gesit dan efektif".

Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan pihaknya "percaya Negara-negara Anggota bebas untuk bergabung dalam berbagai kelompok" sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang rancangan piagam AS untuk Dewan Perdamaian.

"PBB akan melanjutkan pekerjaan yang diamanatkan," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq.

Pejabat senior PBB lainnya tidak membahas rencana tersebut secara langsung, tetapi mengatakan bahwa PBB adalah satu-satunya lembaga dengan kemampuan moral dan hukum untuk menyatukan setiap negara, besar atau kecil.

"Dan jika kita mempertanyakan hal itu, kita akan mundur dan memasuki masa-masa yang sangat, sangat gelap," kata Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock kepada Sky News, menambahkan terserah kepada masing-masing negara untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

Terpisah, seorang pejabat AS mengatakan, anggota Dewan Perdamaian akan mendapatkan kursi tetap jika mereka membayar 1 miliar dolar AS.

Semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun kembali Gaza, kata pejabat itu, seperti dikutip dari CNN, menambahkan "tidak akan ada gaji yang sangat tinggi dan pembengkakan administrasi besar-besaran yang melanda banyak organisasi internasional lainnya."

Meskipun tidak ada persyaratan untuk menyumbangkan dana ke dewan, anggota yang tidak melakukan pembayaran 1 miliar dolar AS akan memiliki masa jabatan tiga tahun.

Bloomberg pertama kali melaporkan tentang pembayaran 1 miliar dolar AS tersebut.

"Sekali lagi karena proposal pembentukan belum jelas, saya tidak bisa buat asesmen," kata Profesor Hikmahanto.

"Memang sebaiknya Indonesia haris menunggu supaya ada kejelasan, termasuk hubungan Dewan dengan PBB," tandas Hikmahanto.

Rencananya, dewan tersebut diharapkan mulai bekerja dalam fase kedua rencana perdamaian yang disepakati pada Oktober 2025 oleh Israel dan gerakan Palestina Hamas melalui mediasi Mesir, Qatar, AS dan Turki.

Sebelum pengumuman pembentukan dewan ini, Utusan Khusus AS Steve Witkoff pekan lalu mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata di Gaza dengan fokus pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis untuk transisi dan rekonstruksi.