JAKARTA - Kremlin menilai masih terlalu dini pembahasan apakah Rusia akan terlibat atau tidak dalam Dewan Perdamaian Gaza, saat Moskow masih menunggu penjelasan dari Amerika Serikat.
Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan pada Hari Selasa, Rusia belum mengetahui semua detail inisiatif Dewan Perdamaian Gaza dan berharap menerima jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya selama pertemuan dengan pihak AS.
"Masih terlalu dini untuk mengatakan ini," kata Peskov dalam konferensi pers, menanggapi pertanyaan tentang apakah Rusia dan Belarus akan diwakili dalam Dewan Perdamaian Gaza, mengingat Moskow dan Minsk telah menerima undangan dari AS untuk bergabung dengan struktur ini, melansir TASS (21/1).
"Kami belum mengetahui semua detail mengenai inisiatif di dewan ini, apakah hanya menyangkut Gaza atau mencakup konteks yang lebih luas," jelasnya.
"Ada banyak pertanyaan tentang inisiatif ini sejauh ini, dan kami berharap menerima jawaban selama kontak dengan Amerika," tandas Peskov.
Sebelumnya, sejumlah pemimpin negara dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
Peskov sebelumnya mengonfirmasi Presiden Putin telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dan sedang mempertimbangkan kemungkinan ini.
Presiden AS Donald Trump kemudian mengonfirmasi telah mengundang Presiden Putin untuk bergabung dengan dewan yang dipimpinnya tersebut.
Diketahui, Presiden Trump pekan lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Jalur Gaza yang diketuainya dalam unggahan di Truth Social, sebagai bagian dari upaya perdamaian di wilayah kantong Palestina itu.
BACA JUGA:
Gedung Putih telah menghubungi berbagai tokoh di seluruh dunia untuk duduk dalam apa yang disebut "Dewan Perdamaian", yang diketuai oleh Presiden AS, seperti melansir Al Arabiya dari Reuters.
Sejumlah pemimpin negara dilaporkan telah menerima tawaran dari AS untuk bergabung dengan dewan tersebut, yang diharapkan mulai bekerja selama fase kedua rencana perdamaian.
Dewan tersebut diharapkan mulai bekerja dalam fase kedua rencana perdamaian yang disepakati pada Oktober 2025 oleh Israel dan gerakan Palestina Hamas melalui mediasi Mesir, Qatar, AS dan Turki.
Sebelum pengumuman pembentukan dewan ini, Utusan Khusus AS Steve Witkoff pekan lalu mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata di Gaza dengan fokus pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis untuk transisi dan rekonstruksi.