JAKARTA - Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepertinya sedang merajut kembali hubungan untuk berkoalisi di Pilpres 2024.
Mengulang saat pencalonan kedua ketua umum yakni Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega-Pro), kini giliran sang putri, Puan Maharani yang bakal dicalonkan dengan menteri pertahanan itu.
Lantas, benarkan cinta lama bersemi kembali (CLBK) itu bakal diwujudkan di 2024 mendatang?
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya membuka peluang kemungkinan Prabowo Subianto dipasangkan dengan kader PDIP. Alasannya, kedua pimpinan partai memiliki hubungan yang baik.
"Hubungan kita yang baik dengan PDIP, hubungan Pak Prabowo yang baik dengan Ibu Mega saya kira saudara-saudara semua sudah tahu, sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan," kata Muzani di Jakarta, Kamis, 27 Mei.
"Dan sampai sekarang hubungan itu baik tidak ada masalah dan itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDIP," imbuhnya.
PDIP merespons positif soal kemungkinan koalisi dengan Partai Gerindra di Pilpres 2024.
“Pernyataan dari Mas Muzani mungkin karena melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Jumat, 28 Mei.
"Karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis masa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis masa itu juga akan menjadi pertimbangan,” tambah Hasto.
Selain dengan Partai Gerindra, Hasto Kristiyanto mengatakan PDI Perjuangan juga terbuka untuk melakukan koalisi dengan sejumlah partai. Antara lain, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
“(Koalisi dengan, red) Gerindra terbuka, PAN, apalagi sudah enggak ada Amien Rais, PPP, PKB,” kata Hasto.
Menyinggung soal perjanjian batu tulis antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, Hasto mengatakan sudah tak berlaku. Sehingga kewajiban untuk menjalankan pemerintahan bersama tidak ada lagi.
"Prasasti batu tulis yang dimaksudkan dalam konteks politik Pak Prabowo-Bu Mega, ya pemilu sudah selesai 2009," katanya.
Hasto mengatakan perjanjian tersebut tidak lagi berlaku. Sebab, PDIP kalah saat itu.
"Sehingga syarat-syarat untuk menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu kan terbukti saat itu kita kalah," pungkasnya.
BACA JUGA:
NasDem Nilai Bagus, PKB Hormati, PAN Malu-Malu
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, menilai rencana koalisi pilpres akan semakin bagus jika dilakukan sejak dini. Pasalnya, dinamika masing-masing partai berbeda untuk menentukan capres dan cawapresnya.
"Artinya, itu bukan sesuatu yang dadakan. Tapi itu tergantung kesiapan subyektif masing-masing partai," ujar Willy kepada wartawan, Kamis, 27 Mei.
NasDem pun, kata dia, sedang mencoba membuka diri untuk mengusung putra putri terbaik internal partainya. Namun, partai besutan Surya Paloh ini tentu butuh kawan untuk memenuhi syarat mengajukan calon.
"Tentu kami harus bekerja, melakukan rekrutmen secara terbuka yang selama ini metodenya konvensi dan membangun koalisi. Ini harus memenuhi syarat mengajukan capres cawapres," ungkapnya.
Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati Gerindra dan PDI Perjuangan yang berencana berkoalisi pada Pilpres 2024.
"Kalau mau ya silakan saja, PKB menghormati," ujar Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di gedung DPR, Jumat, 28 Mei.
Jazilul mengatakan, PKB tidak menutup diri berkoalisi dengan Gerindra, PDIP ataupun partai lainnya. Sebab kata dia, membangun bangsa tidak bisa dilakukan satu kelompok saja.
"Prinsipnya PKB ini partai yang inklusif, dan kita juga berbasis partai Islam terbesar di Indonesia. Asal visi sama, arahnya sama tentu PKB juga berharap dengan PDIP, kita berharap dengan Gerindra, kita berharap dengan partai Islam yang ada," ungkapnya.
Menurutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selama ini juga sudah membuka komunikasi dengan sejumlah ketum partai. Di antaranya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Bahkan, sambung dia, Muhaimin atau Gus Ami juga sudah bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Tetapi semua pertemuan ini belum fokus, yang saya tahu, belum fokus pada kesepakatan tertentu terkait koalisi," kata Jazilul.
Namun, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, bahwa saat ini partainya belum memikirkan Pilpres. Termasuk koalisi dengan Gerindra-PDIP.
Tetapi, kata dia, PAN akan bersikap realistis melihat para kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi.
"Kita akan realistis melihat kondisi dan elektabilitas pada saatnya nanti," katanya lewat pesan suara, Kamis, 27 Mei.
Koalisi Gerindra-PDIP Dikunci
Direktur Parameter Politik Adi Prayitno menilai ada maksud tertentu tentang pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengunci adanya peluang Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diusung PDIP maju sebagai calon presiden pada 2024. Menurut Adi, sebagai pendamping Prabowo, PDIP bakal menyodorkan Puan Maharani untuk menjadi calon wakil presiden.
"Pernyataan Muzani menggembok kepastian PDIP dan Gerindra maju bareng mengusung Prabowo dan Puan di pilpres. Ini menjadi isyarat PDIP-Gerindra CLBK atau cinta lama bersemi kembali setelah sebelumnya sempat bersitegang," ujar Adi, 28 Mei.
Adi memandang, masuknya Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin merupakan awal upaya membangun koalisi di 2024 mendatang. Sehingga publik tak perlu terkejut apabila kelak duet Prabowo-Puan terwujud.
"Ke depan, publik bersiap diri menyambut pasangan Prabowo-Puan di pilpres. Jalannya sudah mulai diaspal dari sekarang," katanya
Terkait
