Bagikan:

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan konsistensi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Konstitusi, sehingga akan senantiasa mengambil peran aktif.

Berbicara dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Menlu Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia akan selalu hadir, dengan prinsip dan keberanian, dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka.

"Palestina adalah pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya," ujar Menlu RI, Rabu (14/1).

Lebih jauh Menlu RI menggambarkan situasi krisis di berbagai kawasan, termasuk situasi di Gaza yang dibiarkan berlarut tanpa upaya nyata untuk menghentikannya.

Dalam kesempatan ini Menlu RI menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan.

Indonesia memilih terlibat aktif dalam berbagai upaya internasional untuk Palestina, termasuk sebagai co-chair Working Group di PBB yang menghasilkan New York Declaration, serta mendorong implementasi Sharm El Sheikh Peace Summit, kata Menlu RI.

Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan pembentukan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

"ISF merupakan instrumen sementara untuk mendukung gencatan senjata permanen dan kelancaran bantuan kemanusiaan di Gaza, sementara tujuan akhir tetap perdamaian Palestina melalui Solusi Dua Negara," tegas Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono mengatakan, bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan. Indonesia menurutnya berkomitmen untuk terus berperan aktif di berbagai forum internasional guna mendorong penghentian kekerasan, pemulihan kemanusiaan, serta terwujudnya Palestina yang damai dan merdeka.

Dalam kesempatan yang sama, Menlu mengungkapkan, diplomasi Indonesia di dunia Islam diperkuat melalui pendekatan yang fokus, terencana, dan lintas sektor. Berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, dengan rekam jejak moderasi yang kuat, Indonesia memiliki kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membangun kerja sama yang lebih substantif.

Untuk itu, Kementerian Luar Negeri menyusun Peta Jalan Kerja Sama dengan Dunia Islam sebagai contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil. Peta jalan tersebut ditujukan agar kerja sama Indonesia dengan dunia Islam berjalan secara konsisten, terukur, dan mendukung kepentingan nasional.

Menlu RI menambahkan, penguatan diplomasi Indonesia di dunia Islam juga diterjemahkan ke dalam langkah konkret, antara lain melalui dukungan kepada inisiatif Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara untuk meningkatkan kualitas layanan jamaah haji Indonesia.