Bagikan:

Jakarta - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan politik luar negeri Indonesia tidak bisa lagi berhenti di meja perundingan. Diplomasi, kata dia, harus berangkat dari kebutuhan rakyat dan kewajiban negara melindungi warganya.

"Foreign policy begins at home," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Pejambon, Jakarta, Rabu, 14 Januari.

Prinsip itu, menurut dia, menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dunia yang kian tidak menentu.

Sugiono membuka pernyataannya atas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan, tugas negara adalah hadir dan melindungi rakyat dalam situasi apa pun. Di titik inilah, kata dia, diplomasi menemukan relevansi paling mendasar.

Ia menggambarkan tatanan global yang makin rapuh. Kepentingan nasional sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional sering dilanggar tanpa konsekuensi. Tata kelola global tertinggal mengejar realitas. Dunia, menurut Menlu Sugiono, bergerak ke kompetisi yang lebih tajam dan fragmentasi yang lebih dalam.

Lebih lanjut Menlu mengatakan, kondisi ini memaksa Indonesia memilih membangun "diplomasi ketahanan". Bukan diplomasi reaktif, melainkan adaptif - siap menahan tekanan, mengelola risiko, dan bangkit lebih kuat.

Ia bahkan mengingatkan, negara tanpa strategi akan terseret, negara tanpa ketahanan akan jadi objek.

"Diplomasi kita harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme," ujarnya.

Sugiono menautkan dinamika global dengan kehidupan sehari-hari. Ketika rantai pasok terganggu dan harga bahan pokok naik, itu juga urusan politik luar negeri. Ketika teknologi memperlebar ketimpangan akses pendidikan dan pekerjaan, itu juga soal diplomasi. Ukurannya jelas: apakah negara mampu membuat rakyat merasa aman dan terlindungi.