Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan isi pertemuan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Doni Oskara, yang menemuinya di Balai Kota DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan Danantara bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun langkah awal untuk memulai renovasi besar di kawasan tersebut.

"Tadi saya menerima Pak Doni dan juga jajaran. Mereka bersama-sama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk segera memulai melakukan renovasi untuk Kota Tua," kata Pramono ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 20 November.

Menurut Pramono, pertemuan itu menjadi langkah awal penataan kawasan bersejarah diproyeksikan sebagai salah satu simpul transportasi dan aktivitas publik di Ibu Kota.

Pramono menjelaskan, pemetaan penataan Kota Tua kini dikerjakan bersama lintas lembaga. Ia menyebut pemerintah pusat, BUMN, dan Pemprov DKI akan berada dalam satu kelompok kerja agar perencanaan dan pembangunan bisa berjalan simultan.

"Roadmap untuk Kota Tua sedang kita rumuskan bersama. Nanti ada joint task force antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan perbaikan di Kota Tua," ucap dia.

Rencana revitalisasi Kota Tua ini, lanjut Pramono, dilakukan beririnhan dengan pembangunan MRT Jakarta fase 2A dari Bundaran HI menuju Kota Tua yang ditargetkan selesai pada 2029.

Dengan begitu, kelak kawasan tersebut bisa tertata secara menyeluruh dan memberi manfaat bagi warga maupun wisatawan.

“Dan mudah-mudahan dengan Monas telah selesai beroperasi (Stasiun) MRT-nya tahun 2027, kemudian Kota Tua 2029, perencanaan untuk memperbaiki Kota Tua itu bisa dilakukan dari sekarang. Dengan harapan Kota Tua betul-betul nanti bisa kita perbaiki dan mudah-mudahan seperti yang kita harapkan akan menjadi TOD baru bagi Jakarta," jelas Pramono.

Sebelumnya, Pramon menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas rencana Pemprov DKI melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua. Kepada Airlangga, Pramono meminta agar BPI Danantara bisa membantu dalam penataan kawasan tersebut.

Pramono menilai, Danantara perlu terlibat dalam proyek penataan Kota Tua. Mengingat, banyak aset-aset milik badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di kawasan beresejarah tersebut.

"Jadi di sana (Kota Tua) kan ada aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terutama oleh BUMN-BUMN pusat. Jadi semua hal yang berkaitan itu tentunya kebersamaan antara Danantara dan Pemerintah DKI akan sangat signifikan karena memang aset sebagian besar adalah milik pemerintah pusat, terutama BUMN," kata Pramono di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 10 November.