JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong semua pemangku kepentingan untuk bahu membahu memperbesar peluang produksi vaksin COVID-19 dari dalam negeri. Melihat kesenjangan distribusi vaksin COVID-19 antara negara maju dan negara berkembang kian mengkhawatirkan.
Menurutnya, semua pihak terkait tidak boleh mengedepankan ego sektoral untuk melihat peluang berkembangnya produksi vaksin dalam negeri, seperti vaksin Merah Putih atau vaksin Nusantara.
"Peluang sekecil apapun atas kemungkinan produksi vaksin dalam negeri harus kita ambil, mengingat kesenjangan distribusi vaksin antara negara maju dan negara berkembang kian jomplang,” ujar Muhaimin, Sabtu, 22 Mei.
Cak Imin menilai, kesenjangan distribusi vaksin dunia ini akan menyulitkan posisi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pasalnya, negara-negara berkembang akan saling berebut mendapatkan jatah vaksin bagi penduduknya.
“Keterbatasan akses vaksin bagi negara berkembang akan menyulitkan upaya pembentukan kekebalan komunal (herd immunity). Jika kondisi ini terjadi maka upaya untuk pengendalian atau mengakhiri dampak pandemi akan semakin sulit,” kata ketua umum PKB itu.
BACA JUGA:
Ketua Timwas Pengendalian Bencana Pandemi COVID-19 DPR RI ini mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya sangat lah luar biasa.
Hingga saat ini, kata dia, jumlah korban meninggal akibat COVID-19 mencapai puluhan ribu jiwa. Bahkan, ribuan triliunan anggaran negara telah dikucurkan untuk mengurangi dampak negatif pandemi di sektor-sektor tersebut.
“Saat ini harapan satu-satunya agar pandemi berakhir adalah terciptanya herd immunity melalui vaksinasi. Masalahnya, akses terhadap produksi vaksin dunia tidak fair di mana ada dominasi dari negara-negara maju yang memiliki sumber daya kuat,” paparnya.
Karena itu, Cak Imin mendesak agar semua pihak mendorong ketersediaan vaksin produksi dalam negeri seperti vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara.
Meskipun beberapa waktu lalu vaksin Nusantara menuai polemik usai BPOM menghentikan pengembangan karena tidak memenuhi kaidah klinis. Serta dikalangan pakar masih terjadi perdebatan terkait efektifitas vaksin besutan mantan Menkes Terawan Putranto itu.
"Namun bagi kami apapun perdebatan itu tidak boleh menghalangi proses invention atau penemuan potensi produksi vaksin dalam negeri yang bisa cepat diproduksi dan aman bagi masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mendorong pemerataan vaksin sebagai langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan global atas vaksin COVID-19.
“Kita harus melakukan langkah-langkah nyata yaitu dalam jangka pendek kita harus mendorong ini lebih kuat lagi dosis sharing melalui skema covac facility," ujar Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 22 Mei.
"Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan. Khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai,” sambungnya.
Presiden juga menyatakan kekhawatirannya atas kesenjangan distribusi vaksin COVID-19 dunia. Dimana saat ini hampir 83 persen semua produksi vaksin COVID-19 dunia didistribusikan untuk negara-negara maju.
Sedangkan negara-negara berkembang hanya mendapatkan alokasi 17 persen sisanya. Padahal kebutuhan vaksin di negara-negara berkembang mencapai 47 persen produksi vaksin dunia.
Terkait
