Pembayaran Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi Dinilai Jadi Inovasi, Tapi Harus Dengan Aturan yang Jelas

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menurutnya, pernyataan Presiden hanya untuk menenangkan publik terkait polemik penyelesaian utang Whoosh.

"Tentu yang disampaikan Presiden adalah sebuah cara politis sebagai kepala negara untuk menenangkan publik ya, dalam arti bagaimana kemudian publik bisa memperoleh informasi yang utuh terkait arah ke mana negara itu mau menyelesaikan soal utang whoosh itu," ujar Trubus kepada VOI saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 November.

"Nah kemudian salah satu skema yang ditawarkan Presiden adalah melalui jalur uang sitaan korupsi, menurut saya sebuah inovasi kebijakan tetapi tentu harus dengan peraturan yang jelas karena sampai hari ini UU Perampasan Aset belum (disahkan) kan," sambungnya.

Pernyataan Presiden, menurut Trubus, juga menegaskan kepada publik bahwa uang sitaan berjumlah Rp13 triliun yang dipertontonkan Kejagung beberapa waktu lalu akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Nah persoalannya ketika ini untuk membayar Whoosh, publik kemudian menganggap bahwa menjadi fungsi lain gitu karena kan ini awalnya soal bisnis to bisnis, bukan pada pemerintah, government, sehingga kalau memang itu bisnis ya harusnya kan itu diselesaikan secara bisnis," jelas Trubus.

"Karena ada 60 persen Indonesia, 40 persen Tiongkok kan itu persentasenya KCIC dalam hal ini adalah pihak yang bertanggung jawab itu semua. Jadi saya melihat apa yang terjadi kemudian lebih kepada bagaimana pemerintah dalam hal ini mencari sumber-sumber untuk untuk utang itu, tetapi sebenarnya Danantara saja sendiri bisa," lanjutnya.

Apalagi, tambah Trubus, Kementerian Keuangan sudah menyebut bahwa deviden yang masuk setiap tahunnya sekitar Rp90-100 triliun. Sehingga jika Danantara membayar Rp2 triliun, merupakan hal yang kecil.

"Kedua, saya memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden lebih kepada mendorong kepada aparat penegak hukum, untuk bekerja keras segera menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka untuk kepentingan masyarakat," ungkap Trubus.

Terlebih, KPK saat ini juga menyelidiki dugaan markup dalam proyek Whoosh. Bahkan KPK menyebut ada oknum menjual tanah negara ke negara.

"Itu kan sesuatu yang bergulir. Pemerintah juga harus menjelaskan, tentu ini mengaitkan bagaimana kalau kita membangun sampai ke Banyuwangi sedangkan yang Jakarta-Bandung saja belum diselesaikan, ini menjadi sorotan publik," katanya.

Trubus juga menyoroti alasan tanggung jawab Prabowo terkait utang Whoosh, lantaran ingin membersihkan nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). "Ini juga ramai diperbincangkan publik, jangan-jangan ada udang dibalik batu," kata Trubus.

"Sebagai seorang kepala negara sah-sah saja, sama seperti menenangkan itu. Tetapi tentu apa yang dinamakan publik, namanya sebuah pemikiran, kita demokratis tetapi yang jelas di situ tuntutan kepada pemerintah dan mengimbau untuk membuktikan semua bahwa penyelesaian soal whoosh adalah benar-benar memang menjadi tanggung jawab bersama," tuturnya.

Trubus pun menilai, akan jadi pelanggaran hukum apabila uang sitaan korupsi dialihfungsikan untuk membayar utang whoosh. Sehingga perlu adanya aturan yang jelas mengenai penyitaan uang negara, melalui RUU Perampasan Aset.

"Hukum kita ini kan, kadang-kadang tumpang tindih, enggak sinkron juga, nah karena itu supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, menurut saya, suasana ini kemudian harus ditindaklanjuti oleh oleh anak buahnya, pembantunya untuk merumuskan secara tepat," kata Trubus.

"(Sahkan UU perampasan aset) Misalnya, atau juga perlu lagi peraturan apalagi yang lebih ini, karena saya setuju uang korupsi diambil (negara), tapi bagaimana kemudian kita secara cepat atau korupsi itu bisa berbentuk jadi cair dan bisa digunakan untuk untuk kepentingan perusahaan itu kan prosesnya panjang," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh pihak agar tidak perlu khawatir dengan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh yang belakangan ramai dibicarakan publik. Ia memastikan, dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proyek tersebut.

Prabowo mengatakan telah mempelajari secara menyeluruh persoalan mengenai Whoosh dan menilai tidak ada masalah berarti di dalamnya. Karena itu, ia meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tidak merasa cemas menghadapi berbagai perbincangan yang muncul.

“Kemudian, tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti, Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam acara Peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa, 4 November.

“Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, tidak ada masalah itu. PT KAI tidak usah khawatir, semuanya tidak usah khawatir. Rakyat kita layani, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana, itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya, tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tambahnya.

Presiden juga menyebut bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Whoosh.

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” kata Prabowo.