JAKARTA - Mejelis hakim Pengadilan Bangladesh telah menetapkan tanggal sidang putusan kasus persidangan in absentia kejahatan terhadap kemanusiaan dengan terdakwa eks Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina yang berstatus buron.
Jaksa Agung Bangladesh, Tajul Islam, mengatakan putusan itu akan dibacakan pada Senin, 17 November mendatang.
"Keadilan akan ditegakkan sesuai hukum," kata Tajul kepada para wartawan pada Kamis 13 November, dikutip dari AFP.
Hasina, 78, telah menentang perintah pengadilan untuk menghadili persidangannya di Bangladesh. Ia diketahui sempat melarikan diri ke India setelah demonstrasi berujung kerusuhan menggulingkan kekuasaanya.
Hasina dituduh memberikan kewenangan yang melampaui batas terhadap aparat pengamanan demonstrasi dipimpin mahasiswa berujung penggulingan kekuasaannya.
"Kami telah menyelesaikan perjalanan panjang dan sekarang berada di tahap akhir. Pengadilan akan mengumumkan putusan pada tanggal 17 [November]," sambung Tajul.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kerusuhan Penjara Imigran di Yunani, 2 Polisi Terluka Digigit-Dilempar Batu
13 November 2025, 11:57
Sidang in absentia Hasina telah dimulai pada 1 Juni 2025. Dalam persidangan selama berbulan-bulan tersebut, banyak kesaksian yang menuduh Hasina memerintahkan pembunuhan massal.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebanyak 1.400 orang tewas antara Juli-Agustus 2024 saat demonstrasi dipimpin mahasiswa berujung kerusuhan, sementara Hasina berusaha meredamnya dengan kekerasan.
Di kasus ini, Jaksa mengajukan lima dakwaan, termasuk kegagalan mencegah pembunuhan, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum Bangladesh. Mereka mengupayakan tuntutan hukuman mati jika ia terbukti bersalah.
“Kami berharap pengadilan akan menjalankan kehati-hatian dan kebijaksanaannya, agar rasa haus akan keadilan terpenuhi, dan agar putusan ini akan menandai berakhirnya kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Tajul.
Hasina telah membantah semua dakwaan dan menyebut persidangannya sebagai “lelucon yurisprudensial.”
Terdakwa lainnya dalam kasus ini termasuk mantan Kepala Polisi Chowdhury, Abdullah Al-Mamun yang ditahan dan telah mengaku bersalah; dan mantan Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan Kamal, yang juga bersatus buron.
