Utang Kereta Cepat Capai Rp112,7 Triliun, Menkeu Purbaya Pasrahkan ke Danantara

YOGYAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini menyinggung masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia mengatakan bahwa utang tersebut seharusnya tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah. Ia mengatakan bahwa utang kereta cepat tersebut harus diselesaikan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pembayaran Utang Kereta Cepat

Seperti diketahui, Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tengah disorot lantaran besaran utangnya sangat besar. Proyek tersebut juga mengalami pembengkakan dari US$ 6,07 atau sekitar Rp94,1 triliun miliar menjadi sekitar US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp112,7 triliun (dengan kurs Rp15.500).

Pembiayaan proyek tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Bunga utang kereta cepat Jakarta-Bandung 3,8 Persen, tenornya 35 tahun. Artinya utang kereta cepat Jakarta-Bandung dari yang semula Rp112,7 triliun bisa membengkak karena akumulasi bunga.

Danantara yang kini menjadi superholding BUMN, diisukan tengah mencari cara untuk meringankan pembiayaan, salah satunya adalah dengan meminta dukungan APBN. Sayangnya upaya tersebut tidak didukung oleh Menteri Keuangan.

Menkeu Purbaya menilai bahwa tanggung jawab keuangan proyek tersebut dapat dikelola secara mandiri oleh Danantara. Ia menilai Danantara saat ini memiliki devidennya sediri dengan rata-rata pendapatan senilai Rp80 triliun lebih. Angka tersebut dinilai masih bisa dikelola.

"Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi," ujarnya saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat, 10 Oktober.

"Jangan kita lagi yang (menanggung). Karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tambahnya lagi.

Cara Pembayaran Utang Kereta Cepat

Berkaitan dengan cara pembayaran utang proyek KCJB, pemerintah telah menyatakan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan diskusi untuk mencari solusi pembiayaan utang tersebut agar tak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujarnya saat berada di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu 12 Oktober malam.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga mengatakan bahwa proyek Whoosh dianggap mampu mendatangkan manfaat besar khususnya untuk meningkatkan konektivitas Jakarta-Bandung.