Bola Panas Utang Kereta Cepat KCIC Whoosh

JAKARTA – Mendiang Faisal Basri pernah berujar, sampai kiamat proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak akan balik modal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak mau membayar utang KCIC menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan Purbaya yang menolak pembayaran utang KCIC dengan menggunakan APBN adalah respons dari wacana Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria yang mengajukan sejumlah skema penyelesaian utang proyek kereta cepat.

Dua skema tersebut antara lain dengan menyuntikkan penyertaan modal (equity) kepada PT Kereta Api Indonesia atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Untuk pilihan kedua, itu artinya APBN akan dikorbankan untuk membiayai operasional Whoosh.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Dony.

Purbaya menolak wacana penggunaan APBN untuk membayar utang KCIC. Menurutnya, utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.

Proyek Ambisius

Bukan tanpa alasan Purbaya menolak rencana tersebut. Ia mengingatkan, sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ia mengklaim nilainya bisa menembus Rp80 triliun per tahun.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini kembali menjadi sorotan masyarakat setelah laporan keuangan mencatat kerugian yang sangat besar.

KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun sejak 2016 dan diresmikan pada Oktober 2023. Sejak awal, proyek KCJB ini sudah menjadi kontroversi. Pembangunan KCIC disebut-sebut sebagai proyek ambisius Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam menjalankan proyek tersebut, beban ditanggung oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium itu terdiri dari PT KAI yang menguasai saham 58,5 persen, diikuti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 33,4 persen, PT Jasa Marga Persero (Tbk) sebesar 7,1 persen, serta PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sebesar 1,03 persen.Polemik dan kontroersi KCIC bermula dari biaya konstruksi membengkak dari Rp86 triliun menjadi Rp118,37 triliun, sehingga menjadi beban APBN dan pemerintah harus memberikan jaminan terhadap utang KCIC.

Mendiang Faisal Basri, sempat mengritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek konyol. "Lagi pula saya naik kereta cepat tidak bisa berhenti di tengah kota Bandung. Saya harus berhenti di Padalarang, turun kereta naik kereta lagi. Mana ada proyek konyol di dunia ini. Akibatnya biaya membengkak, sehingga ini proyek rugi yang saya katakan ini sampai kiamat," papar dia.

Masalah KCIC tak langsung selesai setelah beroperasi dua tahun lalu. Proyek ini justru dihadapkan pada persoalan baru. Kerugian terus membengkak dan menjadi beban keuangan bagi perusahaan.

Laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dirilis di laman resmi PT KAI, PSBI mencatat kerugian mencapai Rp4,195 triliun. PSBI kembali menanggung rugi sebesar Rp1,625 triliun hingga kuartal pertama tahun ini. 

Kanan Kiri Kena

Sewaktu KCIC menawarkan proposal pembangunan Whoosh, studi kelayakan menunjukkan bahwa jumlah penumpang dalam kategori optimistis bisa mencapai 76.000 penumpang per hari. Dalam skenario pesimistis, Whoosh diyakini bisa mengangkut 50.000 penumpang per hari.

Tapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Saat ini baru 40-50 persen yang tercapai dari target pesimistis, sedangkan jika dilihat dari target optimistis hanya terisi 30 persen. Dengan tingkat okupansi hanya 40-50 persen dari target pesimistis, pendapatan tiket Rp1,5 triliun per tahun tak mampu menutup biaya operasional dan kewajiban utang. Untuk bunga saja, KAI harus membayar Rp2 triliun per tahun.

PT KAI selaku pemegang saham mayoritas dalam konsorsium PSBI secara otomatis menanggung beban paling besar, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang. Dengan kata lain, sebagian besar kerugian proyek kereta cepat bakal ditambal oleh KAI.

Beban utang Whoosh akhirnya menjadi bola panas yang merugikan siapa pun pihak yang harus menanggung. Padahal, sejak dulu sudah banyak pihak yang memprediksi mega proyek ini bakal menimbulkan masalah di kemudian hari.

Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengibaratkan upaya mengatasi beban keuangan yang disebabkan oleh KCIC seperti buah simalakama. “Kiri atau kanan tetap akan ada yang jadi korban,” ujar Herry.

Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto mendorong agar pimpinan KAI dan Danantara berdiskusi soal penutupan utang KAI. Salah satu opsi yang kini ramai dibahas adalah mengambil alih Whoosh menjadi aset negara.

Namun, opsi tersebut ditentang banyak kalangan, termasuk Menkeu Purbaya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai langkah Purbaya sudah tepat.

“Proyek rugi jangan jadi beban APBN, biar Danantara yang mengurus. Lagipula awalnya kan B2B (business to business) bukan pakai uang APBN,” ucap Bhima kepada VOI.

“Kalau salah di depan, ya selesaikan lewat negosiasi dengan konsorsium bisnis China jangan dilibatkan APBN. Apalagi APBN sudah sempit ruang fiskal dengan defisit yang naik tajam,” pungkasnya.

Untuk meringankan beban, PT KAI dan Danantara diminta mengajukan restrukturisasi pinjaman ke China Development Bank, meski hal ini tidak mudah.

Pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS Anthony Budiawan bilang supaya bisa direstrukturisasi, Bank China pasti mensyaratkan KAI setidaknya membayar sejumlah pokok pinjaman terlebih dahulu.

"Sekarang aja belum bayar principal, mau direstrukturisasi apanya?" kata Anthony.

"Setelah itu baru bisa restrukturisasi bunga utang, jangan dua persen dan 3,4 persen. Harus turunin, minta saja seperti tawaran Jepang 0,1 persen. Itu baru namanya restrukturisasi, masuk akal,” lanjutnya.