PAN-PKS Bahas Reformasi Demokrasi, Singgung Singgung Parpol 'Kalau Diajak Oke Juga'
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Nailin In Saroh/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Zulhas mengatakan, pertemuan sedianya dilakukan Kamis 20 Mei kemarin, namun PKS tengah berkegiatan di Kedubes AS terkait Palestina. Pertemuan pun baru digelar hari ini.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sempat membahas soal reformasi Indonesia yang sudah berjalan selama kurang lebih 23 tahun.

"Hari ini 21 Mei, 23 tahun reformasi, itu yang saya sampaikan tadi. 23 tahun reformasi ada capaian, ada parpol namanya PAN, PKS, Presiden Jokowi, ketua DPR Puan Maharani. Itu sebagian hasil reformasi. Bebas meliput dan bebas bicara. Itu juga hasil reformasi," ujar Zulhas saat konferensi pers usai pertemuan di Sekretariat DPP PAN, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat, 21 Mei.

Zulhas menyampaikan, perlu pemikiran bersama-sama bukan hanya PAN dan PKS tetapi semua parpol. Karena demokrasi Indonesia perlu banyak didiskusikan.

"Misalnya, demokrasi hasilkan harmoni tapi yang terjadi adalah disharmoni. Sekarang memfitnah dan menebar kebencian, jadi sesuatu yang biasa padahal demokrasi itu menambah harmoni. Karena demokrasi seharusnya menghasilkan nilai tapi malah disharmoni. Nah ini kenapa?," ungkapnya.

Kedua, kata Zulhas, 23 tahun reformasi seharusnya membuat Indonesia bertambah mandiri dan berdaulat. 

"Tetapi makan kita tergantung impor, bahkan ada yang beri judul impor itu candu. Bayangkan saja gula, garam, beras, kedelai, sayur, buah dan lain-lain. Itu dampaknya besar dan petani kita alami daya beli hancur karena kalau panen garam lalu masuk impor maka harga hancur," jelas wakil ketua MPR itu.

Sementara melihat gini rasio petani, lanjut Zulhas, lahan-lahannya tidak dimiliki lagi. Sehingga petani yang dulunya memiliki tanah namun sekarang malah menjadi buruh tani saja.

"Ketergantungan impor sangat luar biasa dan impor buat petani tambah miskin dan utang luar negeri juga tambah karena impor pakai dollar. Ini sangat merugikan, tentu ini ada yang keliru," katanya.

Selain itu, soal perdagangan. Banyak warung lokal yang hilang diganti oleh produk luar. 

"Warung Tegal (warteg, red) hilang, menjamur Starbucks. Itu kan harusnya jadi peluang UMKM untuk tingkatkan kemampuan dan nilai tambah bisa sukses dan kualitas produk meningkat, tapi ini enggak. Kita malah dibanjiri dari luar negeri," papar Zulhas.

"Tentu ada yang keliru dari demokrasi kita. Apa itu? Demokrasi itu kuncinya nilai moral dan value tapi ternyata berubah jadi demokrasi transaksional, melahirkan biaya tinggi. Parpol cari uang banyak yang dipenjara karena parpol butuh uang banyak. Ini perlu evaluasi gimana seharusnya," imbuh Zulhas.

Ketiga, sambung Zulhas, para pemimpin dapat bermusyawarah mufakat. Seperti, hasil pemilu yang menang mengakomodir yang kalah. 

"Terbukti kita enggak bisa menang-menangan. Kemarin pilpres keras tapi capres-cawapres jadi menteri, artinya parpol-parpol kalau diajak oke juga. Kita enggak bisa menang-menangan tapi kebersamaan. Makanya dulu DPR dipilih lalu ada unsur daerah dan golongan, jadi guyub hasilnya. Itu yang kami bahas," katanya.

Selain itu, PAN dan PKS juga membahas soal isu Palestina. Dimana sudah ada gencatan senjata dalam konflik di Gaza.

"Terakhir kita syukuri adanya genjatan senjata Palestina-Israel," kata Zulkifli.