Bagikan:

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan dalam proses pembangunan RS Sumber Waras yang sebelumnya bermasalah.

Hal ini disampaikan Pramono usai melakukan audiensi dengan pejabat komisi antirasuah di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari ini, 16 Oktober. Dia ingin pembangunan yang berjalan jauh dari persoalan hukum.

Diketahui, KPK menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras sejak 2016 dan dinyatakan berhenti pada 2023. Aset ini dibeli senilai Rp800 miliar menggunakan APBD Perubahan pada 2014.

"Karena kami tidak mau persoalan ini menjadi persoalan di kemudian hari, ada persoalan hukum, maka dari awal kami tetap akan berkonsultasi dan meminta pendampingan KPK untuk penyelesaian yang berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras ini," kata Pramono kepada wartawan usai melakukan audiensi.

Pramono menyebut Pemprov Jakarta sempat menyinggung perihal pembangunan ini di hadapan Pimpinan KPK.

"Kebetulan Pimpinan KPK yang hadir pada hari ini, dulu menangani persoalan ini. Sehingga kami secara terang benderang, gamblang (mendapat penjelasan, red) sehingga tahu persis bagaimana persoalan yang sebenarnya," tegas dia.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menyebut informasi terkait RS Sumber Waras sudah disampaikan kepada Pramono.

Bahwa betul pada 2014 pengadaan tersebut dilakukan langkah penyelidikan oleh KPK. Namun, setelah dilakukan analisis dengan berbagai macam alat bukti ataupun bukti lainnya, KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penyidikan," kata Bahtiar.

"Sehingga di dalam ranah penyelidikan, KPK pada tahun 2023 telah menghentikan terhadap penyelidikan perkara tersebut," sambung dia.

Lebih lanjut, KPK mempersilakan Pemprov Jakarta melakukan upaya pemulihan aset terhadap lahan yang mangkrak sejak 2014 tersebut. "Yang akan digunakan menjadi rumah sakit nantinya tipe A," pungkas Bahtiar.