Panas Trump-Petro Soal Militer AS Tabrak Kapal Sipil Kolombia Tewasnya 4 Orang

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) membantah tuduhan yang menyebutkan militernya menyerang kapal berbendera Kolombia menewaskan warga sipil di Laut Karibia. 

"Tidak berdasar," bunyi pernyataan Gedung Putih AS, Kamis waktu setempat, dikutip dari ABC News.

Gedung Putih mengatakan Kolombia merupakan kolaborator wilayah sehingga tidak mungkin AS menyerang. 

"[Kolombia] mitra strategis yang penting," demikian pernyataan.

Seorang sumber AS yang mengetahui detail tersebut mengonfirmasi kepada ABC News bahwa setidaknya satu kapal yang ditabrak militer di Laut Karibia diyakini berasal dari Kolombia.

Bantahan Gedung Putih disampaikan setelah Presiden Kolombia Gustavo Petro para Rabu waktu setempat mengatakan, kapal yang belum lama ini ditabrak militer AS di Laut Karibia milik dan berpenumpang warga negara Kolombia. Dia menyebut, ada warga negaranya tewas dalam peristiwa itu.

Tuduhan AS membunuh warga negara Kolombia kemungkinan akan memicu kritik terhadap Presiden AS Donald Trump yang dianggap membuka peluang perang regional yang lebih luas dengan melancarkan serangkaian serangan mematikan di Laut Karibia tanpa menyatakan siapa sebenarnya yang menjadi sasaran.

Trump hanya menyalahkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro atas peristiwa penabrakan kapal di Laut Karibia dengan menyebut, banyak kasus penyelundupan narkoba ke AS yang seharusnya ditindaklanjuti dengan mundurnya kepala negara. 

Sejauh ini Trump juga telah memberi tahu Senat bahwa AS sekarang berada dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba.

Sebelumnya, dalam peristiwa terbaru pada 3 Oktober, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan telah memerintahkan militer AS untuk menyerang sebuah kapal pengangkut narkoba di perairan internasional di lepas pantai Venezuela yang menewaskan empat orang.

Hegseth dan Trump kemudian sama-sama mengunggah video serangan yang memperlihatkan sebuah kapal yang dilalap api, tetapi tidak memberikan detail tambahan tentang siapa saja yang berada di kapal tersebut, jenis narkoba yang mereka bawa, ke mana tepatnya mereka akan pergi, atau kewarganegaraan mereka.

"Indikasi menunjukkan bahwa kapal terakhir yang dibom adalah milik Kolombia dengan warga negara Kolombia di dalamnya. Saya harap keluarga mereka melapor," tulis Presiden Kolombia Gustavo Petro di media sosial X.

"Tidak ada perang melawan penyelundupan; yang ada adalah perang untuk minyak dan itu harus dihentikan oleh dunia," sambungnya.

Senator California dan Virginia dari Partai Demokrat, masing-masing Adam Schiff dan Tim Kaine berencana untuk menggelar voting sebagai bagian resolusi guna mencegah dan menerapkan ilegal jika militer AS melakukan serangan terhadap kapal sipil di masa mendatang.

"Kongres belum mengesahkan serangan-serangan ini. Serangan-serangan ini ilegal dan berisiko menyeret Amerika ke dalam perang lain," kata Schiff dalam sebuah pernyataan.

Namun, upaya untuk memajukan resolusi itu di Senat gagal pada Rabu malam karena hasil voting senator hanya memperoleh suara 48-51 jauh dari suara maksimal agar proses resolusi dilanjutkan.

Sebelum rapat Senat AS itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bersama anggota Senat dari Partai Republik menggelar makan siang bersama di Capitol Hill pada Rabu sore. Rubio berusaha meyakinkan anggota Partai Republik di Senat AS tidak bergabung dengan Partai Demokrat dalam upaya mengekang kekuasaan Presiden Trump, utamanya di Laut Karibia. 

Setelah pertemuan tersebut, Rubio mengatakan kepada para wartawan bahwa presiden memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel narkoba tanpa persetujuan Senat AS.

"Organisasi-organisasi perdagangan narkoba ini merupakan ancaman langsung terhadap keselamatan dan keamanan Amerika Serikat untuk melancarkan kekerasan dan kriminalitas di jalan-jalan kita, didorong oleh narkoba dan keuntungan yang mereka hasilkan," kata Rubio kepada para wartawan di Capitol. 

"Dan presiden adalah panglima tertinggi, memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan negara kita," sambungnya.