JAKARTA - Pemerintah India memperketat keamanan perbatasan di dua distrik utama di wilayah terpencil Ladakh pada Kamis 25 September.
Peningkatan kemananan ini sehari setelah empat orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan antara polisi dengan ratusan pengunjuk rasa yang menuntut otonomi lebih besar dari Pemerintah India untuk distrik Leh dan Kargil di Ladakh.
Pemerintah India melarang warga dua distrik itu berkumpul lebih dari lima orang pascabentrokan terjadi yang membuat toko-toko dan kantor bisnis tutup di Kargil pada Rabu 24 September.
Ratusan polisi dan tentara paramiliter berpatroli di jalan-jalan dan memberlakukan jam malam di Leh pada hari ini.
"Jam malam telah diberlakukan sebagai langkah pencegahan untuk mencegah lebih banyak korban," kata administrator kepolisian tertinggi New Delhi di Ladakh, Letnan Gubernur Kavinder Gupta menurut kantor berita Press Trust of India, Kamis 25 September.
Pejabat setempat mengatakan polisi menahan setidaknya 40 orang semalam di Leh setelah bentrokan terjadi.
Seorang tokoh setempat Sajjad Kargili mendesak Pemerintah India memerintahkan aparat yang mengamankan massa untuk tidak bertindak represif dan mengedepankan dialog sesegera mungkin dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
Bentrokan meletus di Ladakh setelah demonstrasi berujung kerusuhan pada Rabu kemarin.
Pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah aparat yang menjaga demo di Distrik Leh.
Demonstran lainnya juga membakar kendaraan polisi, mobil paramiliter, kantor Partai Bharatiya Janata yang berkuasa di India, dan beberapa gedung pemerintah lainnya.
Polisi membalasnya dengan menembakkan gas air mata serta mengayunkan tongkat ke arah para demonstran berujung tewasnya empat orang dan melukai puluhan lainnya.
Terletak di antara India, Pakistan, dan China, Ladakh dipisahkan dari Kashmir yang dikuasai India setelah New Delhi mencabut status kenegaraan dan semi-otonomi wilayah yang disengketakan tersebut pada tahun 2019.
Meskipun Kashmir sebagian besar telah dibungkam melalui tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan serangkaian undang-undang baru, tuntutan hak politik di Ladakh semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.