Fadli Zon Sebut Dewan Keamanan PBB Tak Punya Wibawa soal Israel Bombardir Palestina
Fadli Zon. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyoroti sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lemah dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina.

BKSAP DPR RI menilai kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel dapat menggerus kredibilitas institusi global antarpemerintah tersebut.

"Terkait hal itu, terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB termasuk agar PBB lebih demokratis dan independen serta berwibawa,” ucap Ketua BKSAP DPR Fadli Zon di akun Twitter-nya, Sabtu, 15 Mei, malam.

Menurutnya, BKSAP DPR memandang bahwa segala bentuk kutukan serta kecaman dunia selama lebih dari tujuh dekade terbukti tak membuat Israel jera. Sebaliknya, Israel justru makin percaya diri jika dunia internasional tak akan melakukan tindakan konkret apa pun untuk melawan mereka.

"Karena itu, komunitas global harus mengambil langkah lebih nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel melalui segala cara termasuk mempertimbangkan gagasan pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB, menggagas ‘petisi internasional’ anti-Zionis Israel, dan mengefektifkan gerakan the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) terhadap Israel," tulis Fadli Zon.

Melihat Israel yang terus membombardir Palestina, BKSAP DPR mendukung penuh pertemuan darurat yang digelar DK PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada Minggu, 16 Mei, hari ini.

Fadli sangat berharap, pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan konkret. Terutama untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina dan menghidupkan kembali proses negoisasi.

"Inilah momentum bagi PBB untuk menegakkan hukum-hukum internasional yang selama ini kusut terhadap Israel," katanya.

 Beberapa di antaranya, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 Tahun 1967 yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967. Resolusi DK PBB Nomor 298 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah ilegal.

"Dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah," tulis Fadli Zon lagi.