Partai Ummat Desak Pemerintah Lakukan Aksi Nyata Selamatkan Palestina: Mending Kawal Rapat DK PBB

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi mengharapkan pemerintah Indonesia bertindak secara nyata dalam menghentikan aksi kekerasan Israel terhadap Palestina.

Menurut Ridho, upaya pemerintah yang hanya mengeluarkan nota kecaman secara resmi dinilainya tidak cukup berpengaruh untuk menghentikan aksi berdarah tersebut.

Bahkan, Ketum dari sebuah partai baru tersebut mendorong perintah untuk memanfaatkan status Indonesia di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang pernah tercatat sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) Tidak Tetap.

“Saya rasa Indonesia bisa memanfaatkan statusnya di PBB, khususnya di Dewan Keamanan, karena kalau hanya mengecam saja tidak akan berpengaruh,” ujarnya saat menggelar konferensi pers secara virtual, Sabtu, 15 Mei.

Dalam perkembangan terbaru, Ridho mencatat terjadi kebuntuan dalam rapat khusus PBB yang digelar untuk membahas krisis di Timur Tengah itu.

“Nah ini adalah kesempatan bagi Bangsa Indonesia dalam memainkan peranan lebih untuk memperjuangkan Palestina. Setidaknya dengan status keanggotaan kita di PBB, Indonesia bisa mengawal rapat ini agar bisa terlaksana sehingga menghasilkan keputusan yang baik untuk Palestina,” tuturnya.

Sebagai informasi, negara adidaya dengan hak veto, Amerika Serikat (AS) menyatakan memblokir rapat darurat Dewan Keamanan PBB yang khusus dihelat untuk membahas situasi terkini antara Palestina dan Israel pada Jumat, 14 Mei.

Untuk diketahui, terdapat 15 anggota DK yang kesemuanya harus sepakat untuk menggelar rapat. Seorang diplomat asal AS yang merupakan representasi di PBB mengambil sikap untuk tidak mengikuti rapat tersebut. Alhasil, agenda pertemuan tidak bisa dilanjutkan.

Kantor berita internasional Prancis AFP melansir bahwa AS disebutkan menolak rapat tersebut karena menghindari PBB mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri kekerasan.

Sebaliknya, AS menyatakan jika pihaknya telah melakukan diplomasi secara intensif dengan Israel terkait persoalan yang sedang terjadi. Menurut negara super power itu, rapat DK PBB dianggap bertolak belakang dengan upaya AS yang telah dibangun saat ini.