Bagikan:

TARAKAN - Ribuan massa dari mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Utara berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin 1 September.

Koordinator lapangan (Korlap), Muhammad Imanullah Aziz mengatakan, aksi massa ini bemula dari pukul 14.00 Wita, massa berkumpul di Graha KNPI dan melakukan long march menuju Gedung DPRD dengan jarak tempuh lebih dari satu kilometer.

“Aksi yang kami lakukan bersama teman-teman mahasiswa dan warga ini, wujud kekecewaan kami kepada DPR RI, kami bergerak karena nurani, bukan sekadar formalitas,”  Muchammad Imanullah Aziz.

Setibanya di depan Gedung DPRD, barisan massa dihadang oleh pengamanan gabungan dari aparat TNI, Polri, hingga Satpol PP. Aksi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa berusaha mendesak masuk ke halaman gedung. Aksi dorong-dorongan pun dengan petugas pun sempat terjadi.

“Aksi kami ini ingin bertemu dengan pimpinan dewan untuk menyampaikan aspirasi dan bukan membuat kerusuhan,” tegasnya.

Dalam orasinya mereka menyampaikan tiga tuntutan yakni pertama, menolak tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan yang dinilai mencederai rasa keadilan rakyat.

Kedua, mendesak DPR RI segera melahirkan produk hukum yang pro-rakyat, khususnya pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta kebijakan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan umum.

Ketiga, desakan reformasi internal Polri agar lebih profesional, transparan, dan tidak bertindak represif dalam merespons gerakan masyarakat.

“Kami ingin DPR RI bekerja untuk rakyat, bukan untuk elite apalagi kondisi masyarakat yang susah seperti saat ini, jangan sampai menimbulkan  kesenjangan,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan massa masih bertahan di sekitar Gedung DPRD Tarakan. Mereka berulang kali mencoba masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke ruang rapat, sementara aparat keamanan terus berjaga ketat untuk mengantisipasi kemungkinan kericuhan lebih lanjut.