Mahasiswa BEM Sumut Unjuk Rasa 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin di Medan, Bawa Poster Kabinet Indonesia Mundur

MEDAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut. Massa berunjuk rasa untuk mengevaluasi kinerja 2 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mahasiswa datang membawa sejumlah poster dan replika keranda jenazah. Aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. 

Mahasiswa berpendapat selama 2 tahun memimpin, Jokowi-Ma'ruf telah gagal memimpin. Ada banyak permasalahan yang terjadi dan penyelesaian yang dinilai lamban. Karena itu, mereka meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi total kabinet Indonesia maju. 

"Kita sama-sama menilai, penilaiannya untuk 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf adalah E untuk saat ini," kata pimpinan aksi, Rizki Fadillah dalam orasinya, Kamis, 21 Oktober.

Dalam aksinya, mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan. 

"Kita hadir bukan hanya menyikapi masalah nasional, tapi Sumatera Utara. Ada banyak permasalahan, seperti penutupan PT TPL yang belum dilakukan meski itu sudah dikatakan Presiden Jokowi," ujarnya. 

Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi sektor pendidikan. Menurut mereka, pendidikan di 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tidak menjadi sektor yang esensial lagi. 

"Jaminan kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan. Kemudian pendidikan aman dari kekerasan seksual serta tegakkan marwah akademik," ujarnya. 

Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat. Selain itu, mereka juga menuntut Jokowi untuk menghentikan segala bentuk proyek strategis nasional yang bermasalah. 

"Cabut UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja dan segala aturan turunannya. Revisi pasal-pasal bermasalah UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi," teriak massa. 

Selain itu, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf juga dituntut untuk menuntaskan pelanggaran berat HAM. Serta berkomitmen melindungi dan menghormati hak asasi manusia. 

"Hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jamin kebebasan sipil," ujarnya. 

Unjuk rasa mahasiswa ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani. Bersama beberapa anggota DPRD lain, politikus NasDem ini memastikan akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke DPR. 

"Hari ini beberapa tuntutan saudara (mahasiswa) itu regulasi nasional, otoritas nasional, presiden. Ini (tuntutan) kami pastikan kami kirim lewat Fax, ke DPR RI," kata Rahmansyah.