Presiden Polandia Usulkan Pembatasan Tunjangan Negara Bagi Warga Ukraina

JAKARTA - Presiden Polandia Karol Nawrocki mengumumkan rencana untuk membatasi akses warga Ukraina terhadap tunjangan anak dan layanan kesehatan, sekaligus mengusulkan larangan glorifikasi terhadap pemimpin nasionalis Ukraina abad ke-20, sebagai tanda sikap keras terhadap pengungsi.

Polandia menjadi salah satu pendukung setia Ukraina sejak Rusia menginvasi pada tahun 2022.

Tetapi beberapa warga Polandia mulai jenuh dengan banyaknya pengungsi, sementara ketegangan antara Warsawa dan Kyiv terkait pembantaian Volhynia pada Perang Dunia II terkadang muncul ke permukaan.

Data resmi menunjukkan sekitar 1,5 juta warga Ukraina saat ini tinggal di Polandia.

Presiden Karol Nawrocki telah berjanji selama kampanye pemilihannya tahun ini untuk mengutamakan "warga Polandia" dan membatasi hak-hak warga negara asing di Polandia.

"Saya tidak mengubah pendapat saya dan saya berniat untuk memenuhi kewajiban saya dan saya percaya bahwa tunjangan (keluarga) hanya boleh diberikan kepada warga Ukraina yang berupaya bekerja di Polandia, begitu pula dengan layanan kesehatan," ujarnya kepada wartawan dilansir Reuters, Senin, 25 Agustus.

Pengungsi Ukraina saat ini berhak menerima tunjangan keluarga bulanan sebesar 800 zloty ($219) per anak jika anak-anak mereka bersekolah di sekolah Polandia.

Negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Jerman juga baru-baru ini mengusulkan pemotongan tunjangan.

Di Polandia, presiden dapat mengusulkan rancangan undang-undang dan memveto undang-undang pemerintah.

Pemerintah, yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Donald Tusk, seorang sentris pro-Uni Eropa yang menentang Nawrocki, juga dapat memblokir usulan presiden, sehingga menciptakan kebuntuan.

Nawrocki juga mengusulkan untuk memperketat hukum pidana guna melarang promosi Stepan Bandera, seorang pemimpin nasionalis Ukraina yang memerangi pasukan Nazi dan Soviet selama Perang Dunia II, dan pasukan pemberontaknya.

"Saya yakin RUU ini harus secara jelas membahas Bandera dan menyamakan simbol Bandera dalam hukum pidana dengan simbol-simbol yang berkaitan dengan Sosialisme Nasional Jerman, yang umumnya dikenal sebagai Nazisme, dan komunisme Soviet," kata Nawrocki.

Banyak orang Ukraina menganggap Bandera dan milisinya sebagai pahlawan atas perlawanan yang mereka lakukan terhadap Uni Soviet dan sebagai simbol perjuangan berat Kyiv untuk merdeka dari Moskow.

Namun, ia dikenang oleh banyak orang di Polandia sebagai simbol kekerasan anti-Polandia. Bandera dikaitkan dengan Tentara Pemberontak Ukraina (UPA), yang menurut Warsawa melakukan pembunuhan massal warga sipil Polandia pada tahun 1943-1944, terutama di Volhynia.

Ribuan warga Ukraina juga tewas dalam pembunuhan balasan.

Mempromosikan gagasan Nazi, fasis, atau komunis di depan umum dapat dikenakan hukuman penjara hingga 3 tahun berdasarkan hukum pidana Polandia.