Perundingan Perbatasan Miliki Kompleksitas Teknis dan Butuh Waktu, RI-Malaysia Junjung Prinsip ASEAN

JAKARTA - Indonesia dan Malaysia selalu mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip ASEAN, saat perundingan perbatasan memiliki kompleksitas teknis dan memerlukan waktu.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani terkait dengan penyelesaian masalah perbatasan laut di Blok Ambalat, Laut Sulawesi, usai pengarahan di Jakarta, Hari Jumat.

Abdul Kadir menjelaskan, Pemerintah RI berkomitmen untuk menyelesaikan semua perbatasan laut dengan cara-cara yang damai, melalui proses perundingan, seperti yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Permasalahan Ambalat mencuat beberapa waktu belakangan, seiring Pemerintah Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai "Ambalat", layaknya istilah yang digunakan oleh Indonesia.

"Ini persoalan belum selesai, batasnya (perbatasan laut) memang belum ada. Jadi kita harus selalu merundingkan, kita memiliki kewajiban merundingkan, itu yang penting," jelasnya, Jumat 8 Agustus.

Lebih jauh Duta Besar Kadir menjelaskan, Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga, sesama negara ASEAN selalu mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN, selalu menyelesaikan semua perbedaan melalui cara-cara damai.

Dijelaskan olehnya, untuk menyelesaikan masalah ini membutuhkan waktu dan prosesnya tidak mudah.

"Proses perundingan sudah berlangsung 43 putaran semenjak tahun 2005. Proses perundingan perbatasan memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik oleh karenanya memerlukan waktu," jelasnya.

"Dalam proses perundingan tersebut Indonesia akan terus memperjuangkan dengan mengedepankan kepentingan nasional serta berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB)," tegas Duta Besar Kadir.

Menurutnya, hubungan erat Indonesia dengan Malaysia yang sudah melalui proses cukup panjang, menjadi opportunity sehingga optimis adanya komitmen dan itikad untuk menyelesaikan masalah ini secara baik.

Mengenai rencana pengelolaan bersama sumber daya Blok Ambalat antara RI dan Malaysia, Duta Besar Kadir mengatakan hal tersebut masih dalam pembicaraan.

Ini merujuk pada pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu lalu.

"Yang pasti adalah, dalam proses pembicaraan kedua pemimpin kita melihat segala kemungkinan, di mana kita berusaha mencari solusi terbaik untuk kedua negara sesuai hukum internasional," pungkasnya.