JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi I DPR segera mengundang pemerintah melalui kementerian terkait, untuk rapat membahas isu data warga negara Indonesia (WNI) Dikelola Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara kedua negara.
Meskipun saat ini DPR RI sudah mulai menjalani masa reses hingga 14 Agustus mendatang. Menurut Dasco, isu ini perlu dijelaskan oleh pemerintah secara terbuka agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
"Ya kami sudah minta kepada komisi I untuk secepatnya (dibahas, red), kalau perlu dalam masa reses ini untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah, baik berdialog mendatangi atau kemudian mengundang agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Juli.
Dasco menegaskan, pimpinan DPR belum bisa berkomentar dan bersikap lebih lanjut mengenai isu transfer data WNI ke AS apabila belum ada informasi yang jelas dari pihak pemerintah.
"Nah justru kita belum bisa menyikapi karena kita juga pengen lihat yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa, dan yang sekarang seperti apa," ungkap Legislator Gerindra itu.
BACA JUGA:
Seperti diketahui, isu ini ramai setelah Gedung Putih mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait dengan pengelolaan data pribadi WNI kepada Amerika Serikat. Hal itu sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara kedua negara yang resmi dirilis pada Senin, 22 Juli, waktu AS.
Sementara Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat pasca penurunan tarif dagang oleh Presiden Donald Trump masih terus berjalan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui juru bicaranya pada Rabu, 23 Juli, juga menegaskan bahwa transfer data yang dimaksud sebagai bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS, hanya mencakup data komersial, bukan data pribadi maupun data strategis milik negara.
Data pribadi mencakup informasi seperti nama, umur, atau nomor telepon, sedangkan data komersial yang dimaksud dalam isu tersebut meliputi data hasil penjualan perusahaan atau data dari riset lapangan.
